Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendeteksi gelagat pengajaran bermuatan radikalisme yang bertentangan dengan karakter Indonesia. BNPT ingin pemerintah pusat turun tangan menangani masalah ini.

"Makanya kita mengusulkan hal-hal yang semacam itu, sangat fundamental, dan pusat harus turun tangan," kata Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Dia mengkonfirmasi penanaman paham bermuatan terorisme sudah ada di kawasan Jawa Tengah, misalnya di Cilacap. Di luar Pulau Jawa, kasus bercorak serupa terjadi di Sumatera Utara. Ada pula kasus peretasan internet yang dilakukan oleh anak 14 tahun di Kalimantan Selatan pada 2014. Bahkan penanaman ideologi teror, disebutnya, terjadi dalam pendidikan anak-anak yang lokasinya tak jauh dari Ibu Kota.

"Kita lihat juga di Depok sana, ada yang PAUD (pendidikan anak usia dini) saja sudah mulai seperti itu. Artinya, harus kita waspadai semua," tutur Suhardi.

Suhardi sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Lembaga Ketahanan Nasional. Dia menyampaikan kepada Muhadjir agar dibuat semacam penyaring supaya generasi muda tak terasuki oleh paham teror.

"Pelajaran etika karakter bangsa yang ditinggalkan dan sekarang tolong masukkan kembali dengan metodologi yang berubah. Mungkin sifatnya bukan doktrin, tapi bagaimana membangun empati anak-anak untuk mengerti bangsanya, soal kemajemukan, dan sebagainya. Itu yang saya sarankan untuk ke depan," tuturnya.

Keterlibatan pemerintah pusat dalam hal pendidikan juga perlu masuk ke ranah pemastian materi pendidikan. Ini perlu supaya tak ada muatan terorisme yang masuk ke ruang-ruang kelas di negara ini.

"Harus ada semacam verifikasi setiap bahan ajaran yang akan dilemparkan kepada anak-anak kita, jangan diracuni dengan hal-hal pemikiran-pemikiran semacam itu," katanya.

Selain di sekolah, masyarakat perlu mewaspadai arus informasi yang mengalir via internet. Dewasa ini, sekat ruang pribadi sudah tertembus oleh arus informasi. Konsumsi arus informasi ini bisa berdampak bukan hanya kepada orang berpendidikan rendah, tapi juga bisa merasuk ke dalam diri orang berpendidikan tinggi.

"Khususnya masalah informasi, anak-anak kita, keluarga kita, sudah berseliweran informasi-informasi yang masuk. Tidak ada lagi ruang privat untuk kita, anak kita, keluarga kita semuanya," tuturnya.

"Saya lapor kepada Presiden, kita perlu bantuan juga di kementerian-kementerian terkait untuk menjangkau itu," ujarnya.
(dnu/idh)

sumur detik