Metrotvnews.com, Jakarta: Tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) putaran kedua yang dikeluarkan KPU DKI. Mereka menilai, banyak data DPT yang tidak valid.


Menanggapi sikap tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, penetapan DPT telah melalui proses verifikasi yang melibatkan Dinas Dukcapil, Bawaslu, dan tim dari kedua paslon. Namun, lantaran ada penolakan maka bakal dilakukan penyisiran data invalid yang dicurigai tim paslon Anies-Sandi.


“Kami akan menyisir sejumlah persoalan, kita menyamakan persepsi yang berbeda soal DPT invalid,” kata Sumarno, di Jakara Pusat, Minggu, 9 April 2017.


Tim pasangan nomor urut tiga menganggap nomor induk kependudukan (NIK) daerah tidak valid. Tapi, Sumarno menampiknya. 


“Karena orang yang pindah dari daerah saat ke DKI itu memakai NIK yang sama, Begitu juga saat kita pindah ke daerah, kita membawa NIK yang ada di DKI, karena NIK itu cuma sekali dalam seumur hidup. Nah harus disamakan presepsinya,” ujar dia. 


Dia menyebut, bila KPU, Bawaslu, dan Dinas Dukcapil dalam penelusuran menemukan data invalid maka pemilih akan ditandai dan tidak akan diberikan C6. Tapi, penemuan data tidak akan mengubah jumlah DPT.


“DPT sudah fix di semua wilayah. Jadi kalau terbukti ada pemilih yang dinyatakan invalid misalnya, tidak ada data kependudukan, NIK dan KK maka akan ditandai dan akan disampaikan kepada kedua tim paslon, kepada bawaslu dan petugas kami di lapangan agar mereka tidak mendapatkan C6. Mereka juga tidak bisa menggunakan hak pilih,” tegas Sumarno.


Sebelumnya, Tim Sukses Anies-Sandi protes soal rekapitulasi DPT yang ditetapkan KPU DKI Jakarta. 


'Kami menolak penetapan DPT dari paslon 3,' kata Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarief di Rapat Pleno Rekapitulasi DPT di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 6 April 2017.


Syarief menjelaskan, pihaknya sudah melakukan survei internal terkait DPT. Hasilnya ada sekitar 153.804 DPT yang dianggap tidak memenuhi kriteria. Sementara KPU DKI baru mengkoreksi sebanyak 33.000 DPT dari jumlah tersebut.


Namun, Syarief masih tak terima, karena menurutnya satu suara sangat berharga. Kemudian, Syarief juga menanyakan soal penambahan Tempat Pemungutasn Suara (TPS) di daerah Jakarta Barat.


Menurutnya, penamahan TPS tersebut tidak wajar. 'Penambahan TPS kami tolak yang tersebar di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Yang mengejutkan ada penambahan 8 TPS kemarin,' ujar dia.


Terkahir, Syarief juga mengkritik soal suket yang dianggap tidak invalid. Ada sekitar 430 suket yang ditemukan pihaknya terindikasi tak memenuhi kriteria syarat pemilih. 


'Contohnya ada di NIK dan NKK yang di tempat berbeda. Nomor depannya 10, padahal Indonesia tak punya nomor NIK depannya 10,' jelas Syarief. 


Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...emilih-invalid

---