Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menganggap wajar ada masalah dalam proses berdemokrasi. Tak mungkin semua puas. Namun semua harus fair.

"Fair saja. Kalau dia menang, artinya rakyat mau dia," kata Jimly dalam seminar dan lokakarya 'Indonesia di Persimpangan Negara Pancasila Vs Negara Agama' di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2017).

Sebelumnya, Jimly menceritakan proses Pilkada Kabupaten Sula, Maluku Utara. Daerah itu, 90 persen penduduknya muslim. Namun yang terpilih penganut Protestan dan etnis Tionghoa. Pilkada sempat masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan pasangan terpilih menang.

"Mengapa terpilih? Karena rakyatnya suka. Kalau nanti di DKI, seandainya yg menang itu bukan temennya Hendratus, itu artinya orang tidak mau dia," kata Jimly mencontohkan.

Mantan ketua MK ini menambahkan, terlalu banyak negara yang mengalami kegagalan dengan demokrasinya. Tapi Indonesia dengan segala kerumitannya bisa.

"Saya sebagi ketua DKPP capek juga mecat orang. Jadi mari kita syukuri yg kita punya," katanya.

"Jadi proses demokrasi kita ini sedang berjalan, kita sudah menjadi model bagi dunia. Jadi seluruh dunia memberi perhatian kepada kita meskipun rating kita belum naik dari segi integritasnya," tambahnya.

Selain Jimly, Kapolri Jendral Tito Karnavian juga jadi pembicara dalam seminar ini. Pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu mengkritisi soal demokrasi Pancasila yang tak diajarkan di sekolah, sehingga muncul liberalisme dalam kehidupan masyarakat.