Mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR Anas Urbaningrum membantah dirinya terlibat dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Anas mengatakan, tudingan Muhammad Nazaruddin yang menyebut dirinya menerima aliran dana e-KTP pada April 2010 untuk kepentingan kongres Partai Demokrat guna memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum tak masuk akal.

Pasalnya, bila mengacu pada dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru menyampaikan usulan e-KTP pada Mei 2010 dan baru dibahas pada Agustus dan September 2010.

“Bagaimana ada uang keluar pada April 2010 ketika ajuannya aja belum ada dan kalau baca surat dakwaan itu juga yang pembagian itu setelah Agustus-September semua. Kok khusus untuk yang namanya Anas itu bulan April sudah ada uang,” bebernya.

Menurutnya, pernyataan Nazaruddin yang menyebut dirinya menerima uang di ruang bendahara Fraksi Demokrat itu sangat mudah terbantahkan yakni dengan melihat CCTV yang berada di ruangan tersebut.

“Saya kira itu mudah untuk dilacak misalnya dengan melacak CCTV waktu itu apa betul ada uang 20 miliar, kira-kira berapa koper yang diantar ke ruang bendahara Fraksi. Itu bulan april Yang Mulia padahal itu belum ada. Dan itu juga disebut lewat orang bukan kepada saya,” ucap Anas.

Bahkan, Anas berharap keterangannya dapat dikonfrontasi dengan Nazaruddin di persidangan untuk mengetahui siapakah yang memberikan keterangan palsu.

“Sebaiknya Yang Mulia ada waktu untuk kami dipertemukan di persidangan ini untuk mendapatkan kejelasan. Siapa yang menyampaikan fakta, siapa yang menyampaikan fiksi Yang Mulia,” kata Anas menyudahi.

Seperti diketahui, dalam persidangan sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menyebut Anas Urbaningrum menerima 20 miliar dari tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk kebutuhan mengikuti kongres Demokat pada 2010.

Kongres itu sendiri dilangsungkan pada Bulan Mei 2010 di Bandung, Jawa Barat. Saat itu, Anas terpilih sebagai ketua Umum DPP Partai Demokrat.