Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menutup lubang kebocoran 20-40 persen anggaran di kementerian dan lembaga. Ironisnya, komitmen pemerintah masih lemah untuk urusan ini. 


Pemerintah disebut kerap mengabaikan sistem yang sudah dirancang KPK dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan dan mencegah tindak pidana korupsi.


'Maka dari itu KPK mengusulkan beberapa perbaikan. Pertama, (pemerintah) segera mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting seperti di Kota Surabaya,' kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif kepada Media Indonesia, Rabu 5 April 2017.


KPK juga meminta kementerian dan lembaga untuk segera mengimplementasikan perizinan satu atap yang transparan serta akuntabel. Masukan lain, KPK mendorong penerapan e-procurement untuk pengadaan barang jasa pemerinrah dan peningkatan kualitas pengawasan internal.


Namun, KPK menyayangkan empat langkah itu kerap diabaikan pemerintah. Alhasil, belum terlihat upaya mengatasi persoalan kebocoran anggaran. Kondisi itu, kata dia, terjadi karena rendahnya komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan.


'Tapi, KPK tidak akan bosan-bosan mengampanyekan hal-hal di atas sampai terwujud dengan baik,' ujarnya.


Syarif menerangkan praktik korupsi sudah terjadi mulai dari perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap sudah bernegosiasi untuk menaikkan anggaran pengadaan barang dan jasa.


Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan peran pengawasan internal tidak berjalan karena inspektorat pemerintah daerah mudah diintervensi kepala daerah. 'Inspektorat harusnya langsung di bawah presiden atau lembaga penegak hukum,' ujarnya.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/nN...coran-anggaran

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Presiden Minta Pencegahan Korupsi tak Sekadar Seremonial

- Ketua KPK Ceritakan Pengalaman dari Singapura di Kemenhan

- JK: Pejabat Bisa tak Sengaja Kena Hukum