Selasa 04 Apr 2017, 16:50 WIB
Ke Jokowi, Ulama Ini Ngadu Dipungut Pajak atas Tanah Wakaf

Ray Jordan - detikNews


Foto: Ray Jordan/detikcom

Jakarta - Berbagai hal dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ulama berbagai daerah di Istana Merdeka. Salah satunya soal tanah wakaf yang dikenai pajak.

KH Syukron Makmum, pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, yang mewakili para ulama, mengatakan dalam pertemuan tersebut didapat kepastian bahwa Presiden Jokowi akan menerapkan kebijakan tanah wakaf tidak akan dikenai pajak.

"Dan termasuk wakaf, insyaallah tanah wakaf setelah ini bebas pajak. Karena tanah wakaf itu tidak kena pajak. Karena saya sendiri ditagih pajak, yang jumlahnya nanti istigfar mendengarnya," kata Makmun saat jumpa pers di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tanah wakaf masuk kategori objek yang tidak dikenai pajak. Kembali ke pertemuan dengan ulama, Jokowi dan ulama tersebut tidak hanya membahas persoalan agama dan kerukunan umat. Dalam sambutannya, Jokowi juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Perlu kami sampaikan mungkin secara umum sekilas kondisi ekonomi negara kita yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah bisa kita jaga pada kondisi yang baik, 5,02 persen pada 2016 yang lalu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain dengan negara-negara G20, misalnya, negara-negara besar, kita hanya kalah dengan China dan India. Indonesia berada dalam posisi nomor 3, alhamdulillah," ujar Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan pengendalian harga di Indonesia tecermin dari inflasi yang terus bisa dijaga pada posisi 3,02, yang sebelumnya pada kondisi 8-9 persen.

"Sehingga ini yang terus kita lakukan dalam menjaga ekonomi negara kita. Tapi harus kita sampaikan apa adanya bahwa tantangan negara bangsa kita adalah kesenjangan, masalah keadilan ekonomi, masalah pemerataan ekonomi. Memang kita sudah sampaikan pertumbuhan ekonomi 5,02 sangat baik dibanding negara-negara lain, tapi pertanyaan yang banyak kami dengarkan dari kampung, dari desa, dan daerah itu yang 5 persen yang mendapatkan siapa, Pak Presiden? Apakah kita? Apakah kami? Inilah yang perlu kami jawab melalui kebijakan pemerintah," tutur Jokowi.

Para ulama yang hadir dalam pertemuan ini adalah:

1. KH Irfan Wahid, pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus putra KH Salahuddin Wahid
2. KH Sanusi Baco, Rais Syuriah NU Sulawesi Selatan
3. Dr Hardadi, cendekiawan Islam
4. KH Syukron Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Darurohman, Jakarta
5. KH Drs Ahmad Musthofa, pimpinan Pondok Pesantren Modern Pabelan, Magelang
6. KH Abdullah Zaidi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyad, Jakarta
7. KH Muhtadi Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten
8. Prof Dr Maman Abdurrahman, Ketua MAJ dan penasihat Persatuan Islam (Persis)
9. Dr KH Jeje Jaenudin, Wakil Ketua Umum Persatuan Islam
10. Ust Ahmad Parlaungan Tanjung, pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta
11. Dr Rahman Sabon Nama, cendekiawan Islam
12. Dr Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua Umum Al-Wasliah
13. KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum Mathla'ul Anwar, Banten
14. Hk Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid, Ketua Umum Nahdlatul Wathan, Mataram
15. Dr Ir Lukmanul Hakim, Ketua Umum Al-Ittihadiyah.
16. KH Sholeh Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Khoriatul Umah, Bandung
17. KH Hasib Wahab Khasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang
18. KH Subhan Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi, Brebes
19. KH Jazuli Kasmani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti, Klaten
20. KH Aris Ni'matullah, pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon (jor/fjp)
https://m.detik.com/news/berita/d-34...as-tanah-wakaf
Papa jamin beres.