TEMPO.CO, Blitar - Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama meminta pemerintah mendeteksi aparatur sipil negara yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan berpotensi memicu perpecahan bangsa.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blitar Aminudin Fahruda mengatakan spirit pemimpin dunia atau khilafah yang digaungkan HTI berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Anggota HTI tersebar di seluruh masyarakat termasuk pemerintahan,” kata Aminudin, Ahad, 2 April 2017.

Keberadaan anggota HTI dalam pemerintahan, menurut Aminudin, berbahaya. Mereka berpotensi memanfaatkan fasilitas negara untuk membesarkan organisasi HTI dan menyebarkan paham anti-NKRI.

Aminudin juga menegaskan perang kepada gerakan khilafah HTI ini akan terus dilakukan sampai kapan pun. Ansor akan terus melawan aksi-aksi mereka yang menuntut kepemimpinan negara sendiri.

Salah satunya dengan melakukan penghadangan konvoi massa HTI yang akan mengikuti acara di Surabaya hari ini. Seluruh anggota Banser Blitar telah disiagakan sejak kemarin untuk menghadang mereka melintasi wilayah Blitar.

Dia menegaskan sikap Ansor tersebut murni sebagai upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia, dan bukan bagian dari politik praktis pilkada DKI seperti yang sempat dituduhkan segelintir orang. Bahkan perang atas spirit khilafah dunia yang digerakkan HTI telah dilakukan jauh sebelum perhelatan pilkada DKI digelar.

“Siapa pun yang mengancam keutuhan NKRI, termasuk HTI akan menjadi musuh Ansor,” kata Aminudin.

Aksi penghadangan oleh Banser Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek yang dilakukan sejak Sabtu, 1 April 2017, terbukti menaklukkan massa HTI yang melakukan konvoi menuju Surabaya. Massa HTI memilih kembali ke rumah masing-masing setelah dihentikan dan dirampas atribut berbau khilafah oleh Banser.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, menuturkan pihaknya sangat menyesalkan pernyataan dari Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang menyebut pemerintah perlu mendeteksi aparatur sipil negara yang berafiliasi dengan HTI karena dianggap memicu perpecahan bangsa.

“Bagaimana bisa anggota HTI mengancam NKRI? Mereka tidak ikut gerakan separatisme,” kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 2 April.

Ismail menuturkan pihaknya tidak mungkin menyebarkan paham anti-NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, ia menilai gerakan yang diusung HTI adalah dakwah agar Islam menjadi ajaran yang mengajak kepada kebaikan. Ia pun mengklaim dakwah yang dilakukan HTI dilindungi undang-undang.