Jakarta - SEA Games akan dimulai lima bulan lagi, namun Komite Olimpiade Indonesia (KOI) baru melakukan sosialisasi dengan Pengurus Besar/Pengurus Pusat Cabang olahraga dan Satlak Prima hari ini. KOI berdalih informasi bari diterima dari panitia penyelenggara SEA Games.

"Ini memang baru sosialisasi pertama. Ya, bagaimana kita saja baru rapat Chef de Mission kemarin, baru koordinasi," ungkap Komisi Sport and Law KOI, Helen Sarita de Lima, yang diperbantukan untuk membantu mengkoordinir multievent, saat dihubungi detikSport, Jumat (31/3/2017).

"Mereka (Malaysia) juga baru punya system register online juga baru dikirim kemarin dari pihak penyelenggaranya. Technical Handbook saja kami juga belum dapat."

Multievent negara-negara se-Asia Tenggara itu akan dihelat pada 19-31 Agustus mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Total ada 38 cabang yang dipertandingkan, tapi Indonesia kemungkinan hanya akan mengikuti 35 cabang olahraga.

Sementara tiga cabor sisanya tidak diikuti karena tidak ada di Indonesia. Tiga cabor itu di antaranya chinlone dan lawn bowls.

Helen juga menjelaskan terkait adanya peraturan baru dari penyelenggara terkait pembatasan usia di beberapa cabor. Contohnya sepakbola yang dibatasi di bawah 22 tahun, serta cabang karate nomor kata harus berusia 16 tahun dan ada juga yang 18 tahun.

"Jadi memang ada beberapa cabor yang ditentukan usianya. Nah, kami mengumpulkan PB/PP cabor ini dalam rangka persiapan SEA Games nanti," ungkapnya.

Selain cabor, KOI juga mengundang Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Dalam pertemuan itu, KOI menginformasikan tentang batas waktu akreditasi entry by name pada 31 April mendatang.

Satlak Prima sendiri harus bekerja sama dengan cabor untuk menentukan cabor dan atlet mana yang paling berpeluang untuk bisa masuk dalam kontingen Merah Putih yang akan dikirim ke SEA Games nanti.

"Untuk saat ini memang baru long list dulu. Sementara jumlah cabor dan peserta yang akan kita ikuti belum tahu persis, karena untuk menetapkan kontingen harus koordinasi dengan Satlak Prima," kata Helen.

"Kami juga sudah informasikan bahwa cabor yang diundang dalam pertemuan tadi bukan berarti semua atlet cabornya akan diberangkatkan. Semua tergantung dari biaya dan prestasi dari masing-masing mereka."

Selain itu, lanjut Helen, terkait dengan peraturan baru dari pemerintah. Bahwa, untuk mengirim ofisial itu harus punya tugas yang jelas. Hal ini untuk meredam kontingen yang gemuk pada saat pelaksanaan.

"Jadi semua kontingen harus melakukan permohonan pengajuan ke Setneg karena menggunakan uang negara," imbuhnya.