REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengungkapkan, aksi bela Islam 313 yang akan digelar Jumat (31/3) besok, tidak perlu dilakukan apabila presiden tegas terhadap kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Sebab, sampai saat ini Ahok masih belum ditahan meski telah berstatus terdakwa.

“Dia (presiden) selalu berjanji tidak akan melindungi siapapun yang berkasus hukum. Dia tidak melindungi Ahok. Tapi faktanya Ahok begitu istimewa,” kata Pedri melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (30/3).

Aksi bela Islam 313 akan diawali dengan shalat Jumat bersama di Masjid Istiqlal. Kemudian dilanjutkan long march menuju Istana. Massa aksi akan menuntut presiden agar bertindak tegas terhadap Ahok yang belum diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Pedri menegaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 83 ayat satu tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sudah menyandang status terdakwa, dengan ancaman lima tahun penjara harus dinonaktifkan. “Sesuai undang-undang, harusnya Ahok sudah diberhentikan sementara sebagai gubernur DKI Jakarta, karena telah didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun," kata Pedri.

Pedri mengatakan, dalam kasus pidana penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama dianggap begitu spesial. “Dia (Basuki Tjahaja Purnama) tidak ditahan. Padahal sebelumnya semua pelaku penodaan agama langsung ditahan setelah ditetapkan tersangka,” katanya.

Pedri berharap, presiden RI bisa mendengar aspirasi yang sudah disampaikan berkali-kali. Juga, lanjut dia, udah terlalu banyak energi bangsa yang terkuras akibat ulah penista agama seperti Ahok.

Sekjen Forum Ulama Indonesia (FUI) Muhammad al-Khaththath mengatakan, titik kumpul pertama adalah di Istiqlal. Untuk rute yang akan dilalui, dimulai dari Jalan Merdeka Barat, lalu menyusuri Jalan Merdeka Timur, ke depan Kedubes Amerika, Jalan Merdeka Selatan, Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, dan berakhir di Istana.

Jakarta - Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar aksi pada Jumat, 31 Maret 2017 besok. Polri akan mengerahkan Tim Densus 88 Antiteror agar massa tidak disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau disusupkan, diduga ada penyusupan teror, itu juga diantisipasi. Itu sudah dilakukan oleh Densus 88 jadi sudah ada kegiatan-kegiatan deteksi dini terhadap potensi kerawanan teror," terang Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di kompleks Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017).

Menurut Boy, pengamanan yang sifatnya terbuka juga dilakukan. Kegiatan deteksi dini yang berguna untuk mengantisipasi serangan teror juga terus dilakukan.



"Tapi tentu kita tidak bisa sampaikan secara terbuka karena tentu juga itu lebih bagus menjadi konsumsi petugas saja," katanya.

Aksi demonstrasi adalah hal yang dilindungi undang-undang. Sebagai aparat, Polri siap mengamankan kegiatan tersebut. Boy juga mengaku bahwa pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan beberapa peserta aksi.

"Sebuah kewajiban bagi kepolisian untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa itulah yang kita lakukan dalam dua hari ini, sudah komunikasi," jelasnya.

Kepada peserta aksi, Polri mengimbau agar tidak melakukan tindakan anarkis karena akan merugikan dan menghambat kegiatan masyarakat lainnya. Lalu kepada masyarakat di luar massa aksi, Polri mengingatkan agar tidak perlu khawatir atas kegiatan aksi tersebut.

"Masyarakat tidak perlu takut. kepolisian dibantu ada dari unsur TNI, Satpol PP, Polda, untuk mengamankan kegiatan," ujarnya.