Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan ojek online sebagai angkutan umum tidak tercantum dalam undang-undang. Untuk itu, kementerian mempersilakan pemerintah daerah (Pemda) membuat peraturan sendiri soal itu.


'Kalau pun tidak diatur, fenomena muncul di tengah-tengah kita. Walaupun belum diatur sebetulnya Pemda berwenang mengatur,' kata Plt Kapuskom Publik Kemenhub, JA Barata dalam diskusi 'Kisruh Transportasi Online' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Pusat, Sabtu 25 Maret 2017.


Barata menuturkan tidak hanya di Indonesia, sejumlah negara di dunia juga tidak mencantumkan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dalam undang-undang. Hal itu lantaran kendaraan roda dua terlalu berisiko dan tidak ramah.


Lantaran itu, Pemda boleh membuat aturan sendiri. Misalnya, kata dia,yang terjadi di Yogyakarta. Di sana andong menjamur dan pemerintah daerah setempat mengatur soal itu.


Aturan itu, lanjut Barata, bisa diadopsi di wilayah Jabodetabek yang sekarang menjamur ojek online. 'Kita perlu atur supaya enggak kumpul di satu tempat. Supaya enggak macet, Pemda bisa atur itu,' tambah dia.


Ketua DPP Organda Korwil II Wilayah DKI, Jabar dan Banten, Safruhan Sinungan menilai berbeda. Safruhan mendesak pemerintah pusat yang harus turun tangan mengatasi hal ini. 


'Tidak bisa kita serahkan Pemda. Kita bisa akomodir roda dua (dalam UU). Misal kirim barang, pesan makanan, boleh saja. Bukan untuk angkutan orang karena sangat sensitif tentang keselamatan. Ini harus diambil alih pemerintah,' tandas dia.















Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...akan-kemacetan

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pengemudi Angkot dan Ojek Online Bentrok di Bogor

- Revisi PM 32/2016 Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan

- Disparitas Tarif Ojek Online dan Pangkalan Dipengaruhi Sponsor