Indonesia boleh berbangga. Dalam Laporan Pembangunan Manusia 2016, yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Natios Development Programme - UNDP), Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Asia dalam 25 tahun ini.

Pada 1990 IPM Indonesia adalah 0,528. IPM Indonesia meningkat tajam pada 2015 menjadi 0,689. Naik 30 persen dalam 25 tahun.

Sampai tahun 2000, IPM Indonesia bahkan pernah di atas Tiongkok. Namun pada tahun-tahun berikutnya, Tiongkok jauh melesat. Pada 2015, jelas peringkat IPM Indonesia berada di bawah Tiongkok, dan Thailand.

Dibandingkan dengan Filipina, IPM Indonesia masih lebih baik. Pada 2015 IPM Indonesia berada di peringkat 113 sedangkan Filipina berada di peringkat 116 dari 188 negara.

IPM, yang mulanya dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat dipergunakan untuk menentukan peringkat pembangunan sebuah negara.

Ada tiga dimensi utama yang ditangkap dalam IPM: pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Tingginya peningkatan IPM Indonesia dalam perioda 1990 - 2015 didorong oleh naiknya pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. PNB Indonesia naik 135 persen dalam 25 tahun. Namun tentu saja, PNB bukanlah satu-satunya hal yang membuat IPM Indonesia meningkat.

Harapan hidup saat lahir juga meningkat, dari 63,3 tahun pada 1990 menjadi 69,1 tahun pada 2015. Semakin banyak warga yang berumur panjang. Rata-rata lama bersekolah juga meningkat, dari 3,3 tahun menjadi 7,9 tahun. Pada 1990 lama bersekolah yang diharapkan adalah 10,1 tahun, sedangkan pada 2015 meningkat menjadi 12,9 tahun.

Angka-angka menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus meningkat. Boleh sedikit berbangga, namun tetaplah ingat bahwa peringkat kita masih 113 dari 188 negara. Dalam urusan kesehatan misal, harapan hidup sejak lahir di negara kita masih di bawah rata-rata negara-negara Asia yang mencapai 74,2 tahun.

Ada banyak hal yang masih perlu upaya untuk meningkatkannya. Bagi kita sendiri, di dalam negeri, pertanyaannya adalah apakah peningkatan IPM tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk negeri ini?

Ternyata, tidak. IPM tidak mampu menggambarkan seluruh kondisi sebenarnya. Masalah ketimpangan dalam masyarakat tidak ditunjukkan oleh IPM. Termasuk di dalamnya ketimpangan yang muncul akibat perbedaan jender, wilayah kota dan desa, serta perbedaan tingkat kerentanan di berbagai kelompok masyarakat.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih nyata, pada 2010 UNDP mengenalkan IPM yang disesuaikan dengan ketimpangan. Ketimpangan itu pun dilihat dalam tiga dimensi yang sama: pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Pada 2015, setelah disesuaikan dengan tingkat ketimpangan, IPM Indonesia turun 18,2 persen. Penurunan IPM Indonesia itu masih rendah ketimbang rata-rata penurunan IPM di negera-negara Asia, yang mencapai 19,3 persen. Meski faktor ketimpangan di negara-negara Asia lebih besar dari yang berlaku di Indonesia, namun kita tetap kalah peringkat.

Dari tiga dimensi yang diukur, ketimpangan paling menonjol dalam pembangunan manusia di Indonesia terletak pada dimensi pendidikan. Lantaran ketimpangan, pembangunan di bidang pendidikan turun 20,8 persen. Dalam hal pendapatan, menurun 17,3 persen. Sedangkan dalam hal kesempatan hidup, menurun 16,5 persen.

Data-data itu menunjukkan kepada kita bahwa di tiga bidang itu ada ketimpangan yang signifikan dalam masyarakat kita. Tidak semua warga negara menikmati pembangunan yang setara. Ada kelompok masyarakat yang memang bisa menikmati pembangunan manusia yang terus meningkat; namun pada bagian lain, ada kelompok masyarakat yang masih terpinggirkan.

Ketimpangan-ketimpangan itu bisa disebabkan oleh perbedaan pendapatan, perbedaan standar hidup, maupun perbedaan kesempatan untuk mengakses pelayanan.

Persoalan ini harus mendapat perhatian yang saksama dari pemerintah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai program prioritas Nawacita. Kita berharap pemerintah bisa sungguh-sungguh memprioritaskan upaya untuk semakin memperkecil ketimpangan-ketimpangan itu. Kita perlu menagih janji pemerintah.

Fokus pada pendidikan tidak bisa ditawar lagi. Pendidikan, yang terbukti menjadi faktor ketimpangan terbesar yang menghambat pertumbuhan, harus diurus dengan lebih serius. Pendidikan, menjadi kunci peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang bisa menghentikan lingkaran kemiskinan dalam keluarga.

Pada 2015, sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa penerapan SPM di bidang pendidikan di Indonesia kacau balau. Menurut peneliti Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), sebaran sekolah berkualitas masih payah.

Negara lewat sekolah-sekolah negeri yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, sudah semestinya kian serius memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Andai pemenuhan standar itupun tak berdampak signifikan, maka tinjaulah ulang SPM pendidikan itu.

Penelitian itu mungkin sudah dilakukan dua tahun lalu. Namun, hasilnya mengindikasikan pemerintah masih harus bekerja lebih keras, bila ingin serius memangkas ketimpangan yang bersumber dari pendidikan.

Terus meningkatkan pembangunan manusia memang merupakan keharusan, namun tidaklah cukup. Menuju masyarakat yang berkeadilan, pemerataan dan kesetaraan seharusnya menjadi kata kunci dalam setiap ikhtiar kita membangun manusia.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...n-manusia-kita

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Kenapa harus menyandera seleksi anggota KPU dan Bawaslu

- Menjadi makhluk politik beradab dalam Pilkada Jakarta

- Orang gila, histeria massa, dan kewarasan kita