Presiden Jokowi membawa angin segar bagi pengusaha dan industri galangan kapal saat berkunjung ke Batam pada 2015 lalu.
Kedatangannya kala itu untuk meninjau beberapa Shipyard yang ada di Tanjunguncang, Batam, Kepri. Tetapi pelan-pelan galangan kapal terpukul.
Bahkan 105 perusahaan yang ada harus mem-PHK sekitar 70 persen atau 140 ribu karyawan dari total 200 ribu karyawan.
"Perusahaan tetap ada tetapi aktivitas sama sekali tak ada. PHK jawabannya. Dari sekitar 200 ribu karyawan sejak 2015, sekarang hanya tersisa sekitar 30 persen saja," kata EXCO Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Novi Hasni, Rabu (22/3).
Sepinya order dan krisis global menghantam perusahaan galangan kapal di Batam. Satu persatu perusahaan memPHK karyawan.
"Kondisi galangan kapal mulai tahun 2015 hingga saat ini mengalami penurunan yang drastis. Hampir tidak ada yang mengerjakan project pembuatan kapal baru," kata
Selain pasar global, terpuruknya industri galangan kapal juga karena turunnya harga minyak mentah dan harga komoditi tambang. Sehingga banyak over supply armada kapal hampir di seluruh dunia. Ini mengakibatkan tidak adanya pemesanan kapal-kapal baru.
"Sedangkan project-project kapal dari pemerintah juga belum banyak membantu untuk menggairahkan kembali industri shipyard di Batam," katanya.
Untuk bisa bertahan saat ini perusahaan-perusahaan besar hanya mengandalkan aktivitasnya dari perbaikan kapal/repair. Untuk bisa bertahan, perusahaan banyak melakukan efisiensi seperti pengurangan karyawan dan konsumsi pemakaian listrik PLN.
Hal lain yg membuat keadaan makin sulit,menurut Novi, adalah adanya sejumlah regulasi yg memberatkan pengusaha galangan kapal dan kepelabuhanan. Termasuk tingginya tarif jasa kepelabuhanan di Batam.
Menurutnya Perka BP Batam No.17/2016 dengan PP No.15/2016 tentang PNBP harus memberikan kepastian hukum dan regulasi yang jelas.
"Presiden harus turun tangan mengatasi masalah ini. Jangan malah membebani pelaku industri dengan regulasi yang tumpang tindih.Justru berikan insentif kepada pengusaha dalam kondisi seperti ini," katanya.
Pengusaha berharap Presiden mengeluarkan kebijakan yang bisa menggairahkan galangan kapal di Batam. Termasuk dengan mendesak BUMN untuk pesan pembuatan kapal di Batam seperti yang ia janjikan 2015 lalu.
Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan kelesuan ekonomi di Batam jangan lagi ditambah dengan hal-hal yang tidak ramah dengan pengusaha. Di mana banyak kebijakan yang mencekik pengusaha.
"Banyak yang mengadu ke Kadin mengenai banyaknya permasalahan. Termasuk kebijakan BP Batam yang tidak berpihak kepada pengusaha," katanya kepada Batam Pos, Rabu (22/3).
Saat ini bukan hanya masalah galangan kapal yang harus diperhatikan, tetapi juga industri manufacture, UMKM yang sudah banyak tutup. "Jadi harapan kita, kebijakan harus lebih berpihak kepada pengusaha," katanya.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro mengatakan lesunya industri galangan kapal di Batam ini lebih dikarenakan ekonomi global. Ia menyebut dalam waktu dekat industri galangan kapal di Batam juga belum menunjukkan kemajuan.
"Ada sekitar 11 perusahaan yang akan masuk tetapi tidak ada yang untuk shipyard," katanya.
Cara yang paling memungkinkan untuk memajukan shipyard di Batam menurut Hatanto, adalah dengan menggabungkan beberapa perusahaan yang kecil. Sehingga bisa memproduksi kapal yang lebih besar dengan teknologi yang lebih hebat.
"Jadi perusahaan-perusahaan kecil harus merge. SUpaya bisa mempunyai kemampuan yang lebih besar. Dan ketika menjadi besar maka kita bisa undang investor besar," katanya.
Menurutnya saat ini banyak perusahaan yang hanya bisa mampu untuk membuat kapal tongkang. Padahal permintaan menurun.
"Kita akan mulai jalan untuk Shipyard ini, dan kita harus bisa skala besar supaya bisa bersaing dengan PT PAL," katanya.
Kedepannya, BP Batam juga akan roadshow untuk mencari investor di bidang shipyard. Di mana Batam adalah kota dengan jumlah perusahaan shipyard terbanyak di Indonesia.
Fakta di Balik Mulai Beroperasinya Proyek Tol Laut Andalan Jokowi
JAKARTA, Baranews.co - Pemerintah saat ini tengah getol membangun infrastruktur. Infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia.
Mulai dari infrastruktur darat hingga infrastruktur laut mulai dikerjakan tahun ini. Komitmen pemerintahan Joko Widodo danJusuf Kalla dalam pembangunan infrastruktur tak bisa diragukan.
Terbukti, anggaran infrastruktur dalam APBN 2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik dibanding tahun lalu sebesar Rp 290,3 triliun. Anggaran infrastruktur merupakan anggaran ketiga terbesar dalam APBN 2016.
Salah satu infrastruktur yang digenjot adalah tol laut. Negara kepulauan seperti Indonesia sangat membutuhkan tol laut. Infrastruktur ini dinilai dapat menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Bahkan, tol laut dapat mengurangi harga barang di daerah-daerah terpencil. Program ini menjadi andalan pemerintah dalam sistem logistik nasional.
Tol laut ini juga menjawab keluhan pelaku usaha dalam biaya logistik.
Ini fakta-fakta dibalik proyek tol laut andalan Jokowi:
1. Ongkos logistik turun 7 persen
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus mendorong infrastruktur tol laut. Kehadiran tol laut diyakini dapat menekan ongkos logistik menjadi hanya 7 persen dalam lima tahun.
Menurutnya, tingginya biaya logistik di Indonesia menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Di mana biaya logistik saat ini berada di kisaran 14 persen.
"Cost of transportation di Indonesia itu sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Hingga 14 sekian persen. Sedangkan, di Jepang misalnya, hanya sekitar 4 persen," papar Menko Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/9).
Luhut mengatakan, pembangunan infrastruktur tol laut diiringi dengan perbaikan transportasi darat, akan efektif menekan biaya transportasi secara signifikan.
Tingginya biaya logistik menjadi momok masyarakat. Pasalnya, mahalnya biaya distribusi membuat harga barang dan jasa turut melejit.
"Dengan memperbaiki jalan tol darat, jalur kereta api, juga sea toll tadi kita berharap dalam 5 tahun ke depan cost of transportation kita bisa turun dari 14 sekian persen tadi ke kisaran 7 persen dan itu dampaknya sangat besar kepada harga-harga bahan pangan kita," tutup Luhut.
2. Harga barang turun 30 persen
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terus memperkuat pasar dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui angkutan kapal barang berjadwal yang hari ini diluncurkan.
Program ini mencakup distribusi barang lewat laut hingga daerah terpencil di Indonesia bagian Timur.
"Analisa untuk program ini diharapkan harga distribusi barang di daerah terpencil bisa turun 30 persen," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11).
Menurutnya, selama ini terjadi disparitas harga sangat tinggi antara barang di Indonesia bagian Barat dengan di Timur. "Biaya logistik Indonesia selama ini di atas negara tetangga. Dengan ada moda transportasi kapal yang disubsidi, maka ini merupakan terobosan luar biasa karena bisa menurunkan barang di (daerah) ujung," jelas dia.
Mendag Lembong menambahkan, pada peluncuran perdana Tol Laut ini, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan distributor dari wilayah Biak, Serui, Nabire, Manokwari, Tual, Fakfak dan Kaimana.
Dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 41 kontainer dan dari Tanjung Perak (Surabaya) ada 36 kontainer yang memuat barang kebutuhan pokok dan barang penting, antara lain gula, beras, tepung terigu, minyak goreng, telur, bawang, besi baja, serta tripleks dan semen untuk dikirim.
Menteri Lembong berpesan kepada operator kapal yakni PT Pelni (Persero) untuk melayani masyarakat dan pengguna jasa dengan baik.
"Mohon nasabah dilayani dengan sebaik-baiknya. Ini bagian revolusi mental karena nasabah dan masyarakat dilayani dengan baik agar arus barang bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.
3. Subsidi Pelni Rp 30 M
PT Pelni (Persero) ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan program tol laut 2015. Sebagai tahap awal sosialisasi Program Tol Laut, Pelni akan menyediakan tiga angkutan kapal barang Tol Laut dari kebutuhan enam angkutan kapal barang.
Direktur Utama Pelni Elfien Guntoro mengatakan perseroan akan menerima public service obligation (PSO) dari pemerintah dengan nilai Rp 30 miliar untuk operasional kapal Tol Laut di sisa tahun ini.
"Penggunaan anggaran PSO Tol Laut ini terpisah dari PSO angkutan penumpang yang rutin diterima Pelni. Untuk itu kami siap mengangkut barang-barang kebutuhan pokok ke wilayah yang telah ditetapkan pemerintah," jelas dia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11).
Elfien menambahkan penunjukan Pelni sebagai operator Program Tol Laut ini menegaskan peran dalam menghubungkan Nusantara dan menyatukan Indonesia. Penunjukan ini sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/4/12/DJPL-15 Tentang Jaringan Trayek dan Kapal Barang Dalam Rangka Tol Laut Tanggal 13 Agustus 2015.
"Kami sudah menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan moda angkutan barang yang prima," ujarnya.
Tiga angkutan kapal barang Tol Laut, antara lain:
1. KM Caraka Jaya Niaga 111-32 akan menempuh rute sejauh 3668 mile dengan rule Tanjung Perak (pangkalan distribusi), Tual, Fak Fak, Kaimana, Timika, Kaimana, Fak Fak, Tuat dan kembali ke Tanjung Perak.
2. KM Caraka Jaya 111-22, rute tempuh 5222 mile, dengan rute Tanjung Priok, Bi'ak, Serui, Nabire, Wasior, Manokwari, Wasior, Nabire, Semi, Biak, dan kembali ke Tanjung Priok.
3. KM Caraka Jaya 111-4 dengan rute tempuh 1696 mile akan melalui Tanjung Priok, Kijang & Natuna, Kijang dan kembali ke Tanjung Priok.
Sebagai informasi, pada 2015 ini, telah ditetapkan 6 (enam) trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.
Besaran dana PSO yang akan diterima Pelni awalnya sebesar Rp 257 miliar dengan 6 unit kapal. Namun, karena waktu pelaksanaan tahun ini yang hanya tersisa dua bulan, maka Pelni hanya menerima PSO Rp 30 miliar dan mengoperasikan tiga kapal untuk tiga trayek.
4. Bisnis transportasi laut USD 20 M
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal mendorong pengembangan industri perkapalan nasional. Ini lantaran dinilai memiliki multiplier effect, yakni, mampu menggerakkan sektor industri lainnya dan berpotensi besar menciptakan lapangan kerja.
"Potensi industri perkapalan sangat besar. Kebutuhan kapal bukan hanya untuk kapal barang, tapi juga kapal penumpang, ferry, kapal nelayan dan lain-lain. Oleh karena itu, kita mengundang investor untuk mengisi kebutuhan tersebut, " jelas Kepala BKPM Franky Sibarani, Jakarta, Selasa (26/5).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut potensi bisnis transportasi laut di Indonesia mencapai USD 20 miliar. Ini belum termasuk potensi ekonomi laut Indonesia yang mencapai USD 171 miliar.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat industri galangan kapal hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan kapal yang mencapai 1.000 unit per tahun.
Kebutuhan itu mencakup kapal angkutan barang, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, kapal patroli, kapal navigasi, dan kapal pesiar.
Adapun, Jumlah docking kapal saat ini baru sekitar 250 unit yang terkonsentrasi di dua pulau, Jawa dan Batam.
Direktur PT Daya Radar Utama Agus Gunawan mendukung langkah BKPM mengembangkan industri perkapalan nasional.
"Potensi penyerapan tenaga kerja sektor ini cukup besar. Perusahaan kami saja, dengan luas 6 hektar dapat menyerap hingga 800 tenaga kerja. Jumlah tersebut masih dapat dikembangkan seiring besarnya potensi industri perkapalan," jelas dia.
5. Kapal tol laut seperti busway
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku optimistis perbedaan harga antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur bisa hilang. Ini dikarenakan diluncurkannya angkutan kapal barang berjadwal perdana dalam program Tol Laut, yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keoptimisan Menteri Jonan berangkat dari penerapan aturan bahwa kapal tetap akan jalan walau tak ada barang yang diangkut. Bahkan, dirinya menyakini operator kapal tidak akan merugi meski berlayar tidak dalam posisi muatan penuh lantaran Pelni telah menerima subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk menutup biaya operasional bila kapal sepi barang.
"Harga-harga barang di Indonesia bagian Timur nanti tidak jauh beda dengan daerah produksi (Indonesia bagian Barat). Ada angkutan atau tidak. Seperti busway, ada penumpang atau tidak, dia jalan," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11).
Nantinya, kapal angkutan barang berjadwal yang diluncurkan Kemenhub akan melayani rute-rute non komersial yang jarang atau tidak dilayani kapal niaga komersial. Dengan adanya angkutan kapal berjadwal, angkutan logistik di pulau kecil ataupun Indonesia Timur bisa diturunkan.
"Studi kami di daerah, pedagang di sana tidak tahu kapal datang atau pergi. Akibatnya, harga ditentukan oleh tinggi gelombang, ada kapal datang atau tidak. Ada 2 minggu datang 4 kapal, 2 minggu kemudian tidak ada kapal datang," jelas dia.
Menteri Jonan menambahkan, bila rute tol laut sudah mulai dilalui oleh kapal niaga komersial swasta secara berjadwal, Kemenhub akan memindahkan trayek subsidi ke trayek lain yang masih belum terlayani angkutan kapal terjadwal.
"Rute melayani daerah yang tidak ada kapal swasta atau kapal swasta terjadwal. Kalau kapal swasta sudah bisa berlayar terjadwal, maka kapal akan diarahkan ke daerah lain," ungkapnya.
Untuk itu, setiap akhir tahun, Kemenhub akan melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa kapal tol laut. "Kami akan survei kalau berjalan 1 tahun. Kami akan nilai customer satisfaction, jalan atau tidak. Tolong Pelni karena dapat penunjukan, mudah-mudahan penugasan bisa dijalankan," tutup dia.
http://m.baranews.co/web/read/52855/...i#.WNM7BfmGPcs
ini suatu bukti konsep toll laut jokowi selama ini terlalu di bumbui bisikan bisikan palsu dramatis tak sesuai fakta dan ga usah dulu bicara hal hal yang diluar substansi pembangunan yang diperlukan sekarang ini.
lebih baik pemerintah bersikap realistis dalam pengembangan seluruh sektor industri dengan memfasilitasi dukungan perbankan , penyegaran teknologi dengan memfasilitasi SDM untuk menyerap dan meneliti perkembangan teknologi yang lebih modern dan dapat memangkas ongkos produksi , mensinergikan semua sektor industri dalam negri untuk saling melengkapi dan menyediakan pasokan yang dibutuhkan para pelaku industri
