Pengembang yang memiliki jatah membangun pulau buatan di Teluk Jakarta disinyalir mengucurkan bantuan dana kepada kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) ibukota. Atas hal itu, kuat diduga pasangan calon (Paslon) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, tak berani `jualan` isu reklamasi dalam kampanyenya.

Apalagi, kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), salah satu paslon dengan tegas menyatakan bakal menghentikan megaproyek tersebut. "Jadi, tidak mungkin mereka tidak men-support kandidat yang proreklamasi," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Sokongan tersebut, kata dia, bakal dilakukan karena para taipan telah mengucurkan dana untuk membangun pulau palsu. "Dan sekarang mangkrak, karena status quo," ujar Saiful.

Alasan selanjutnya, berbagai perusahaan properti telah mengerjakan berbagai kewajibannya, seperti pembangunan sarana dan prasarana (sapras) bagi publik.

"Dalam bisnis, enggan mungkin ada pengusaha yang ingin merugi. Makanya, mereka akan terus memperjuangkan supaya proyeknya tetap berjalan," tandas Syaiful.

Tak Berani

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah‎, mengungkapkan bahwa, Ahok tak berani menjadikan reklamasi sebagai 'jualan' kampanyenya.

"Ahok tidak mungkin menjual-jual reklamasi dalam kampanye karena itu bukan untuk kepentingan rakyat. Tetapi murni untuk karpet merah para pengembang," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Dijelaskan Amir, hal itu merujuk pada isi surat putusan Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Agustus, nomor 0/Pid.SUS/Tpk/2016/PN.JKR.PST‎ kepada terpidana Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Tbk, Ariesman Widjaja.

"Dalam surat putusan ini, Ariesman begitu gamblang mengaku jika ‎Raperda Reklamasi hanya dibuat untuk Agung Podomoro dan Agung Sedaya Group, Aguan cs," jelas Amir seraya menunjuk keterangan yang disampaikan Ariesman dalam surat putusan tersebut.

"Jadi, resistensi Ahok dalam kasus reklamasi yang membelit koleganya Ariesman dan Trinanda ini yang menempatkan Ahok kian sulit 'menjual' reklamasi kepada warga," katanya.

Terlebih, lanjut Amir, dalam masalah reklamasi Ahok terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan kesewenang-wenangan.

"Buktinya, Ahok kalah saat di gugat nelayan di PTUN, mantan Menkomaritim Rizal Ramli juga saat itu mengeluarkan moratorium agar reklamasi dihentikan total karena pembangunannya melanggar banyak Undang-undang," terang Amir.

http://www.harianterbit.com/m/megapol/read/2017/03/17/78520/0/18/Ahok-Djarot-Tak-Berani-Jualan-Reklamasi

Demi kemaslahatan rakyat