Kamis 16 Mar 2017, 11:41 WIB
Mendagri Apresiasi Study FITRA soal Pengelolaan Keuangan Daerah
Cici Marlina Rahayu - detikNews


Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri Launching Hasil Local Budget Study (LBS) dan Portal Info-Anggaran yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Dalam sambutannya Tjahjo mengapresiasi program yang dijalankan oleh FITRA ini.

"Saya akan sedikit menyampaikan apresiasi untuk FITRA, ini adalah program yang sangat bagus, mampu menjadi mitra pemerintahan," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Tjahjo mengungkapkan inti dan kunci dari transparansi ialah memastikan anggaran tersebut dapat dilaksanakan. Dalam memastikannya tentu harus ada proses perencanaan program serta penganggaran yang selalu dievaluasi setiap tahunnya.

"Saya kira daerah di dalam perencanaan program untuk memastikan perencanaan itu dilaksanakan programnya, salah satu kuncinya harus terbuka, semua harus ikut memonitor," ujar Tjahjo.

Ia mengungkapkan hal seperti itulah yang sedang dipacu dalam peningkatan pelayanan. Khususnya pada E-budgeting.

"Khusus E-budgeting, ini mampu mengurangi indeks korupsi karena masalah penganggaran salah satu bagian kenapa banyak kepala daerah yang terkena OTT," ungkapnya.

"Kami akan terus menggalang mereka melakukan penelitian, daerah yang dipilih FITRA sama seperti Kemendagri, dan harusnya bertambah dan berkembang," imbuhnya.

Acara dengan tema 'Mendorong Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel, Partisipasif, dan Responsif Gender' ini melakukan studi di 70 kabupaten/kota yang tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia.

Dari hasil studi tersebut terpilihlah 5 daerah terbaik dalam tata kelola anggaran APBD tahun 2016:
1. Kabupaten Kebumen sebagai daerah dengan indeks Transparansi Tertinggi.
2. Kabupaten Bone sebagai daerah dengan indeks Partisipasi Tertinggi.
3. Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah dengan indeks Akuntabilitas Tertinggi.
4. Kabupaten Bone sebagai daerah dengan indeks Responsif Gender Tertinggi.
5. Kota Surabaya sebagai daerah dengan indeks Keuangan Daerah Terbaik.

(erd/erd)
https://m.detik.com/news/berita/d-34...ik-versi-fitra


FITRA: Partisipasi Masyarakat dalam Kontrol APBD Masih Rendah
KAMIS, 16 MARET 2017 | 21:23 WIB


Sekjen FITRA, Yenny Sucipto. youtube.com
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menilai keterlibatan masyarakat dalam transparansi anggaran daerah (APBD) masih bersifat formalitas. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dan transparansi anggaran bisa mengurangi potensi korupsi.

"Yang terjadi beberapa kabupaten atau kota masih rendah berkomitmen dalam melibatkan masyarakat dalam proses negosiasi," kata Yenny setelah peluncuran Survei FITRA tentang Tata Kelola Anggaran Daerah 2016 di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Menurut Yenny, hampir di seluruh kabupaten atau kota ini sudah memiliki kesadaran terkait transparansi anggaran. Namun, kata dia, tidak disertai partisipasi masyarakat. "Ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kontrol APBD," kata dia.




Ia berharap adanya kontrol masyarakat daerah dalam proses anggaran sejak perencanaan dan pembahasan anggaran. "Sehingga pembahasan anggaran tidak dimanfaatkan elite politik," kata Yenny.

FITRA merilis daerah-daerah terbaik dalam tata kelola anggaran. Kabupaten Kebumen menjadi daerah dengan indeks transparansi tertinggi. Sementara Kabupaten Bone menjadi daerah indeks partisipasi tertinggi dan daerah dengan indeks responsif tertinggi.

Selain itu, FITRA menetapkan Kabupaten Kulon Progo dengan predikat indeks akuntabilitas tertinggi. Sementara itu, Kota Surabaya dipilih sebagai daerah dengan kinerja keuangan daerah terbaik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan syarat keterbukaan menjadi keharusan daerah dalam merencanakan program dan anggarannya. Tujuannya, memonitor tata kelola anggaran di daerah. "Banyak lembaga swasta, lembaga sosial, harus ikut memonitor," ujar Tjahjo.

Pemerintah daerah, kata Tjahjo, perlu memacu sistem local budget dengan melibatkan masyarakat, seperti dalam alokasi bantuan desa. "Warga desa harus tahu, anggaran desa ini untuk apa, bagaiamana saya bisa terlibat dan bisa ikut mengorganisir," ujar dia.

ARKHELAUS W.
https://m.tempo.co/read/news/2017/03...d-masih-rendah

Setiap lembaga/intansi pemerintahan termasuk dpr ri dprd dll pasti punya bagian penerangan atau humas jadi silahkan tanya saja ke sana kalo mau tanya-tanya sesuatu.