Kekhawatiran saat Munaslub Bali Terbukti

17 Maret 2017 13:47 WIB


Setya Novanto. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Doli Kurnia mengatakan, apa yang dia khawatirkan saat pemilihan ketua umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali, Mei 2016, kini menjadi kenyataan.

Saat itu, kader muda Partai Golkar ini menyatakan bahwa kriteria mutlak calon ketum partai berlambang beringin haruslah orang yang tidak punya potensi tersandung hukum.

Namun, nama Ketum Golkar Setya Novanto dan sejumlah kader lainnya kini terseret dugaan korupsi proyek e-KTP.

Diakuinya, perkara yang telah bergulir di pengadilan tersebut berdampak pada citra dan nama baik partainya.

"Jadinya kan (Golkar) tersandera. Saya juga pernah mengatakan tidak perlu Setya Novanto kembali jadi ketua DPR, karena tidak baik untuk partai dan DPR," ujar Doli dalam perbincangan via telepon, Jumat (17/3).

Untuk lembaga legislatif, lanjutnya, terseretnya nama Novanto dalam kasus e-KTP pasti merusak citra DPR.

Sebab, hampir setiap hari nama ketuanya menghiasi media massa.

"Bagaimana kewibawaan DPR. Kemarin karena Papa Minta Saham (mundur), dipaksa naik lagi. Sekarang kalau terbukti lagi? Opini sudah terbangun bahwa keterlibatannya agak susah dibantah, tentu akan mengganggu citra DPR," tutur mantan ketua PPK Kosgoro ini.

Karenanya, dia menyerahkan keputusan kelembagaan dewan menyikapi persoalan yang dihadapi ketua DPR kepada fraksi-fraksi di Parlemen.

Terutama, pada pihak-pihak yang mendukung Setya Novanto kembali memimpin legislatif. (fat/jpnn)
http://m.jpnn.com/news/kekhawatiran-...-bali-terbukti


Golkar Butuh Kepemimpinan Baru, Segera!

19 Maret 2017 10:25 WIB


Bendera Golkar. Foto: Ilustrasi dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kader muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia terus menyuarakan upaya penyelamatan partainya dari dampak buruk skandal dugaan korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun.

Bahkan dia mendorong adanya kepemimpinan baru di partai berlambang pohon beringin rindang, mengingat situasi persidangan perkara e-KTP tidak menguntungkan bagi Golkar.

Keterlibatan sejumlah nama kader termasuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto, katanya, telah membuat partainya seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata.

Apalagi sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat, bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi e-KTP itu ke rekening partai.

"Tentu situasi seperti itu tidak bisa terus dibiarkan, karena akan sangat mengganggu konsolidasi serta dapat menggerus elektabilitas Golkar yang akan menghadapi pilkada serentak 2018 dan pileg-pilpres 2019," ujar Doli di Jakarta, Minggu (19/3).

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran penuh dari seluruh stake holder partai untuk segera mengantisipasinya. Termasuk menempuh langkah taktis mengganti kepeimpinan partai.

"Partai Golkar butuh kepemimpinan baru dalam waktu segera, apakah itu bersifat sementara atau permanen," tegas Doli.

Untuk itu, para pimpinan partai menurutnya perlu melakukan konsolidasi. Baik itu rapat antar antar dewan seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.

"Kemudian Setya Novanto selaku ketua umum diajak rembugan untuk mencari solusi terbaik," tukas mantan ketua Bapilu DPP Golkar itu.

Setelahnya, tambah Doli, stake holder lain di partai, seperti DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilibatkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.

"Misinya adalah penyelamatan partai, bukan yang lain," pungkas dia.(fat/jpnn)
http://m.jpnn.com/news/golkar-butuh-...an-baru-segera
Mantap,,,