Aburizal Bakrie: Partai Golkar Sudah Pasti Tak Terima Aliran Dana KTP Elektronik
Jumat, 17 Maret 2017 07:46


KOMPAS.com/Indra Akuntono
Aburizal Bakrie

WARTA KOTA, SLIPI - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) optimistis partainya tidak menerima uang sepeser pun dari proyek e-KTP. Kendati demikian Ical, menghormati proses hukum yang digulirkan KPK.
"Partai Golkar sudah pasti tak terima (aliran dana e-KTP)," ujar Ical di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Ical menegaskan, meski partainya ditimpa isu korupsi e-KTP, Golkar tidak akan melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Karena, Ical percaya internal partai Golkar tetap solid tanpa ada perpecahan.
"Enggak pernah kita bicara Munaslub. Statement saya jelas beberapa hari lalu, jangan berpikir ada Munaslub," tegas Ical.
Ical pun mengimbau kader partainya tetap tenang menghadapi isu tuduhan e-KTP.
"Kami katakan bahwa semua kader Partai Golkar tetap tenang dan hargai proses hukum," imbuh Ical.
Saat ini, DPP Golkar menyerahkan proses hukum ke pengadilan dengan tetap menekankan asas praduga tak bersalah.
"Kita jangan berandai-andai. Kita katakan pakailah asas praduga tak bersalah, jangan berandai-andai," ucapnya.
Ical mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dalam rapat tersebut, Ical ingin Golkar menjadi partai yang menyatukan bangsa di tengah situasi politik yang memanas akibat pilkada.
"Kita mengamati suatu perkembangan sosial politik akhir-akhir ini, kita dengan sangat prihatin merasa bahwa bisa terjadi suatu krisis kebangsaan," tuturnya.
Ical memaparkan, perpecahan bangsa mulai terlihat di berbagai daerah. Karena itu, Golkar ingin mengerahkan kadernya untuk menjalin perdamaian kembali.
"Partai Golkar bersepakat akan menjadikan dirinya suatu tokoh yang kiranya dapat menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa itu," ungkap Ical.
Menurut Ical, perdamaian di dalam negeri tidak bisa hanya bergantung kepada Presiden Joko Widodo. Karena, Ical menilai persatuan bisa diatur.
"Kita memerlukan satu kepemimpinan nasional, bukan hanya Presiden, tetapi kepemimpinan nasional yang kuat, yang dapat menjadi suatu pengayom dan memelihara rasa kebangsaan," beber Ical. (*)
http://wartakota.tribunnews.com/2017...ktp-elektronik
Ga terima sob,,,