Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Golkar belum meminta klarifikasi nama-nama kader yang terseret kasus e-KTP.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengatakan pihaknya masih mencermati perkembangan persidangan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami ingatkan itu bukan kewenangan Dewan Pakar tapi DPP. Ingatkan kami bisa, jadi saya kita belum saatnya," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Agung mengingatkan semua pihak agar tidak bereaksi secara membabi buta menanggapi kasus itu. Apalagi, terkait rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

"Tidak ada, kami berjalan seperti biasa," ujar Mantan Menkokesra itu.

Agung mengatakan Golkar tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam kasus e-KTP. Persidangan di Pengadilan Tipikor juga masih tahap awal.

"Kita tidak punya kewenangan untuk nyatakan bersalah atau tidak. Tidak ada dasar untuk melakukan munaslub. Keliru itu," ujar Agung.

Agung menuturkan Dewan Pakar belum bertemu secara khusus dengan Ketum Setya Novanto membahas kasus e-KTP. "Kalau komunikasi dengan cara-cara langsung telepon ya," kata Agung.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...et-kasus-e-ktp

---

Baca Juga :

- Dewan Pakar Golkar: Jangan Langsung Vonis Setnov Bersalah

- Wakil Ketua Dewan Pakar Akui Ada Rumor Munaslub Golkar Akibat Kasus e-KTP

- Minta Ketua KPK Mundur, Fahri Hamzah Dinilai Lakukan Hoax Tidak Lucu