BPKH Akan Kelola Dana Haji Umat Rp 90 Triliun
Oleh: Muhammad Ashari 13 Maret, 2017 - 15:36


NASIONAL
Ketua Pansel BPKH/ANTARA
Ketua Pansel Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Mulya Efendi Siregar (tengah) bersama anggota pansel Nasaruddin Umar (kanan) dan Zainul Bahar Nur saat mengunjungi Gedung KPK Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017 lalu.*


JAKARTA, (PR).- Panitia Seleksi calon anggota Badan Pengelola Keuangan Haji telah menyerahkan nama-nama kandidat ke Presiden Joko Widodo, Senin, 13 Maret 2017. Nantinya, anggota BPKH terpilih akan mengelola dana haji umat senilai Rp 90 triliun.

Hampir semua anggota Pansel BPKH mendatangi Istana Merdeka ketika menyerahkan nama-nama calon anggota. Ada 2 anggota pansel yang saat itu berhalangan hadir, yakni Hadianto dan Aidir Amir Daud.

Ketua Pansel BPKH Mulya Efendi Siregar mengatakan, anggota pansel menyerahkan nama-nama kandidat yang jumlah keseluruhannya 24 orang. Nama-nama yang diserahkan itu nantinya akan diseleksi lagi sehingga mengerucut jadi 7 orang untuk anggota Badan Pelaksana BPKH dan 7 orang untuk anggota Dewan Pengawas BPKH.

"Dana haji yang dikelola (oleh BPKH) nantinya kurang lebih Rp 90 triliun," katanya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Senin, 13 Maret 2017.

Dia menambahkan, dana tersebut merupakan akumulasi dari dana-dana haji terdahulu yang kini berada di Kementerian Agama. Setelah terbentuk, kata dia, BPKH akan berada di luar struktur organisasi Kementerian Agama. Hal itu berdasarkan UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.***
http://www.pikiran-rakyat.com/nasion...triliun-396048


Jokowi Minta Dana Haji Diinvestasikan untuk Infrastruktur

Oleh
Dedy Priatmojo


Photo :
ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo


VIVA.co.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dibentuk, melalui seleksi badan pelaksana dan dewan pengawas, diserahkan tugas untuk mengelola dana haji yang mencapai Rp90 triliun.
Pengelolaan dana itu, diminta oleh Presiden Joko Widodo dilakukan secara profesional, dan bisa menguntungkan. Termasuk, melakukan investasi dalam upaya pemerintah membangun infrastruktur yang membutuhkan dana yang juga tidak sedikit.
"Dan Investasinya kepada proyek-proyek yang sudah jelas peruntungannya. Misalnya jalan tol, pelabuhan, sehingga tidak dikhawatirkan dana hilang. Itulah komentar tadi dari Pak Jokowi," kata Ketua Panitia Seleksi calon anggota BPKH, Mulya Effendy Siregar di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin 13 Maret 2017.
Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang juga Sekretaris Pansel, Nur Syam menjelaskan, BPKH berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2016 adalah badan yang berada di luar struktur Kementerian Agama.
Walau independen dan berbadan hukum, BPKH ini nantinya akan mengelola keuangan dana haji tersebut. Dimana hasilnya diharapkan bisa digunakan untuk kepentingan umat.
"Dia adalah badan independen yang nanti akan mengelola keuangan haji yang jumlahnya kira-kira Rp90 triliun itu tadi. Jadi nanti mereka bertanggungjawab kepada Presiden tapi melalui Kementerian Agama," jelas Nur Syam.
http://m.viva.co.id/berita/nasional/...-infrastruktur