Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan partainya menghormati jalannya sidang kasus korupsi e-KTP.

Menurutnya saat ini kasus tersebut baru saja bergulir di pengadilan.

"Prinsipnya saya kira fokus saja pada penegak hukum," ujar Karding di komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Menurut Karding, KPK mempunyai proses hukum yang sesuai dengan aturan persidangan.

Karena itu, pihak PKB menunggu bukti-bukti di sidang korupsi e-KTP terlebih dahulu.

Baca: Surya Paloh Nilai Hak Angket e-KTP Perlu Dilakukan

Baca: Fahri Hamzah Jelaskan Alasan Usulkan Hak Angket e-KTP

Baca: PDIP Nilai Hak Angket e-KTP Hanya Bikin Gaduh

Baca: Wakil Ketua DPR Pastikan Revisi UU KPK Tak Terkait Kasus e-KTP

Baca: Zulkifli Hasan Tegaskan Kasus e-KTP Tak Terkait PAN

"Bagaimana KPK bisa membuktikan secara berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada," ungkap Karding.

Karding menambahkan belum mempelajari lebih dalam mengenai hak angket yang digulirkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Karena Karding menilai belum ada hubungannya sidang dakwaan yang baru dimulai dengan hak angket e-KTP.

"Saya belum mempelajari soal itu, hubungannya apa soal itu," papar Karding.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan resah dengan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Karena ada 26 politisi DPR yang disebut dalam dakwaan.

Akibat adanya banyak tuduhan, Fahri mengajak hak angket bagi para anggota DPR.

Tujuannya untuk menyelidiki permasalahan secara menyeluruh.

"Sebaiknya diangket juga sebab DPR punya kepentingan dong memperbaiki namanya," kata Fahri.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...k-angket-e-ktp

---

Baca Juga :

- Surya Paloh Nilai Hak Angket e-KTP Perlu Dilakukan

- Fahri Hamzah Jelaskan Alasan Usulkan Hak Angket e-KTP

- PDIP Nilai Hak Angket e-KTP Hanya Bikin Gaduh