JAKARTA - Partai Demokrat mengklarifikasi pemberitaan terkait kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, tidak ada satu pun kader Demokrat yang terlibat kasus e-KTP.

"Untuk hal-hal yang menyangkut dengan Partai Demokrat kita yakini 100% tidak ada yang terkait masalah ini (e-KTP)," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Agus menjelaskan, untuk anggota yang sempat dikabarkan dan diduga terlibat dalam kasus e-KTP, sudah beberapa yang klarifikasi.

"Kita tanya Pak Jafar Hafsah tidak pernah menerima dan Pak Khotibul Umam juga demikian. Kalau Pak Taufik Effendi sudah pindah ke Gerindra, sehingga sulit untuk verifikasinya. Namun sekali lagi Demokrat tidak ada sama sekali terkait e-KTP," ucapnya.

Wakil Ketua DPR ini juga menyangkal, adanya aliran dana Rp150 miliar yang digunakan untuk kongres Demokrat pada 2010. "Kami yakini bahwa Partai Demokrat tidak sama sekali terkait dengan masalah penyelewengan e-KTP ini," tuturnya.

"Kita harus melihat secara profesional dan proporsional mana yang tepat dan juga mana yang betul. Sehingga kalau yang terkait itu masalah personel Partai demokrat tidak bisa dihubungkan dengan partai politik," tegasnya.

Agus menegaskan, terkait pakta integritas yang ditandatangani oleh semua kader Demokrat masih berlaku. Menurutnya, apabila kader Demokrat tersangkut korupsi dan terbukti bersalah, tentu harus mengundurkan diri.

"Sehingga kami mempersilakan KPK untuk betul-betul mengusut e-KTP ini secara tuntas dan berkeadilan, transparan, dan akuntabel," tandasnya.

(maf)
https://nasional.sindonews.com/read/...ktp-1489396794