Jakarta - DPR mendapat predikat sebagai lembaga terkorup dalam survei Transparency International Indonesia (TII). Wakil Ketua F-Gerindra DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menolak predikat tersebut.

"Soal kritik membangun oke, tapi kalau sebagai terkorup nggak sependapat. Prosentase nggak semua, kalau prosentase ya kecil," ujar Dasco saat dihubungi, Rabu (8/3/2017).

Dasco berpendapat tidak semua anggota DPR melakukan praktek korupsi. Ia menjelaskan masih banyak anggota DPR yang berkontribusi memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Ada 560 anggota DPR, kalau semua dipukul rata, kan kasihan, padahal dari 560 anggota itu juga banyak yang berkarya yang kemudian bekerja membawa amanah sebagai anggota legislatif memperjuangkan aspirasi konstituen dapil," ungkap Dasco.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini mengatakan kasus anggota DPR yang terlibat korupsi saat ini sudah menurun. Ia menilai hal ini merupakan dampak dari KPK yang gencar memberantas korupsi.

"Semakin giatnya KPK memberantas korupsi menimbulkan efek jera kawan-kawan anggota, kawan-kawan lebih hati-hati. Kalau dilihat periode sekarang perkaranya nggak terlalu tinggi, efek penegakkan hukum KPK ada manfaatnya," tutupnya.

Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun TII itu memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD.