Selasa 07 Mar 2017, 10:50 WIB
Jelang Sidang Kasus e-KTP, Novanto Bantah Kicauan Nazaruddin
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Kasus e-KTP yang melibatkan eks Bendum PD, M Nazaruddin bakal memasuki persidangan Kamis pekan ini. Ketua DPR Setya Novanto yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini memberikan penjelasan.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 9 Maret nanti, ada nama-nama besar yang terlibat. Nama-nama itu telah diuraikan sesuai dengan peran dan posisi mereka ketika proyek itu berlangsung.

Ketua DPR yang juga Ketum Golkar Setya Novanto yang sempat disebut-sebut oleh Nazaruddin terkait kasus e-KTP pun angkat bicara. Nazaruddin menyebut Novanto mengkoordinasikan pembagian uang suap e-KTP pada saat masih menjabat Ketua Fraksi Golkar DPR.

"Kalau itu kan kita tahu Nazar bicara beberapa tahun lalu, saya lihat dan dengar pernyataannya di beberapa media saat itu. Seingat saya dan saya bersumpah tidak pernah bersama-sama membicarakan masalah e-KTP, silakan tanya ke Nazar lagi, Saya juga nggak ngerti kok saya dikait-kaitkan dan disebut-sebut Nazar saat itu. Mungkin kondisi psikologis Nazar sedang ada masalah dengan partainya dan Mas Anas, jadi semua orang dikait-kaitkan dan disebut-sebut. Saya pastikan pernyataan Nazar tidak benar," kata Novanto dalam perbincangan dengan wartawan, Selasa (7/3/2017).

Novanto juga membantah dirinya terlibat dalam pertemuan-pertemuan pembahasan e-KTP. Ia juga menampik minta jatah ke pengusaha. "Saya kan waktu itu sebagai Ketua Fraksi sebagai Ketua Fraksi saya membatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang atau pendanaan dan tentu hal tersebut tidak mungkin saya lakukan melibatkan saya dan nggak ada hal-hal lain apalagi saya minta uang atau uang yang beredar ke saya juga tidak pernah ada," kata Novanto.

Ia kemudian menjelaskan tugas dan peran sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu. Pimpinan dan anggota Komisi II DPR melaporkan ke pimpinan fraksi, kemudian dibahas di pleno yang fraksi lakukan setiap satu bulan sekali.

"Saya sudah sampaikan hal ini kepada penyidik waktu saya diminta klarifikasi dan konfirmasi beberapa waktu lalu. Jadi saat pleno di fraksi, saya sampaikan bahwa e-KTP kalau itu memang tujuannya baik untuk negara, apalagi ini kan merupakan online itu demi kepentingan negara karena itu menurut waktu disampaikan itu kan bisa mengakses apapun jadi adanya e-KTP itu kan bisa masuk ke paspor , bisa masuk ke KTP dan identitas orang-orang yang bermasalah misalnya, kalau ada masalah masalah yang berkaitan dengan terorisme, itu bisa langsung ketahuan," kata Novanto.

"Saya kira itu manfaatnya baik dan sependapat saya sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, demi untuk kemajuan ya silahkan saja tapi itu sepintas dilaporkan ke saya," imbuhnya.

Lalu bagaimana jika dalam sidang ada penyebutan nama Novanto?

"Ya yang pertama pertama saya apresiasi kepada Ketua KPK, Pak Agus ya, yang telah menyampaikan bahwa ini akan di usut secara tuntas yah dan saya memberikan apresiasi mendukung penuh masalah supremasi hukum. Sehingga jika saya disebut tentu bisa mengklarifikasi karena waktu saya diperiksa KPK sebetulnya Saya sudah sampaikan sedetailnya dan sejelas-jelasnya saat saya klarifikasi untuk mempermudah penyidik KPK," jawab Novanto.

Novanto juga mengaku tidak tahu menahu soal adanya sejumlah anggota DPR yang sudah mengembalikan uang kasus e-KTP. Ia menegaskan tak pernah menerima uang dan tak pernah memberikan uang terkait hal tersebut.

"Saya terus terang saja saya sampaikan kepada penyidik KPK juga bahwa karena saya tidak pernah menerima uang dan tidak pernah memberikan uang, Apa yang harus saya kembalikan dan karena saya juga tidak ngerti kok dikait-kaitkan, dari mana disebut, uang dari mana besarnya dan semuanya bisa dicek dan ditelusuri benar tidaknya oleh KPK. Saya ga punya rekening itu-itu dan tidak punya rekening dimana mana," katanya.

Saat ini ia mempercayakan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Ia berharap KPK profesional dalam pengusutan kasus ini.

"Begini kita percayakan kepada penyidik dan tentu apa yang disampaikan KPK maupun pimpinannya melalui metode follow the money. Jadi follow the money itu kan KPK pasti bisa mengetahui, alirannya itu dari mana, yang menerima siapa, tanggalnya kapan, dan uangnya ke mana, siapa yang memberikan, pasti KPK itu bisa mengetahui," katanya.

"Nah ini penting, semua ini akan jadi pembuktian, jangan sampai salah. Kasihan juga anggota DPR mereka tidak pernah menerima terus diberitakan menerima, ini kasihan mereka, kasihan keluarganya, kasihan familinya, kasian anak-anaknya kadang-kadang hal-hal yang belum pasti tapi sudah di isukan. Tentu saya harapkan bisa secara profesional kasus ini diungkap dan saya percaya KPK telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.


https://news.detik.com/berita/d-3440...uan-nazaruddin