Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  menyerahkan sejumlah dokumen atau bukti pelanggaran PT Freeport Indonesia ke Kementerian ESDM. Freeport tercatat tak pernah melalukan ganti rugi kepemilikan tanah adat suku Amungme, Papua, tempat di mana tambang berada. 


'Kalau pernah jual beli di mana, kepada siapa notarisnya. Sudah 50 tahun mereka tidak dihargai dan dihormati,' ungkap Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 7 Maret 2017.


Natalius mengatakan, pihaknya sudah menelusuri Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Freeport Indonesia, serta masyarakat lokal. Namun, tak ada bukti otentik dari jual beli tanah tersebut. 


'Dalam konteks ini, pak menteri Jonan kaget dan ini hal baru. Beliau secara langsung menyatakan perlu ada keterlibatan  komnas HAM untuk mengawal keinginan masyarakat untuk penyelesaian Freeport,' tuturnya. 


Natalius pun meminta Pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk mengembalikan hak masyarakat  Amungme, khususnya warga Kamoro yang terdampak langsung. Baik berupa kompensasi uang atau bagi saham. 


'Ini telah terjadi penguasaan perampasan hak masyarakat secara sewenang oleh Freeport dan pemerintah. Jadi harus ada kompensasi berupa uang dan share saham,' ujarnya.


Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM Nur Kholis menambahkan, selama ini kegiatan pertambangan belum menghargai HAM masyarakat lokal. Kasus perpanjangan Freeport ini pun diharapkan menjadi momentum perbaikan HAM di sektor pertambangan. 


'Kami akan backup Pak menteri dan jajaran untuk menjadikan penambangan Indonesia menjadi lebih ramah,' ucap Kholis.


Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Pemerintah tengah berupaya mengembalikan hak masyarakat Papua melalui koridor divestasi. Tak cuma saham tetapi menyangkut sejumlahnya aspek HAM dan sosial budaya. 


'Nanti detail akan kita bahas. Yang jelas kita hrus berjuang bagaimana caranya Freeport mau divestasi 51 persen. Semua aspek yang menyangkut penyelesaian menyeluruh, tidak hanya HAM,' kata Arcandra.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/news/Rkj...nah-adat-papua

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pegawai Freeport Gelar Aksi di Kementerian ESDM

- Pegawai Freeport Unjuk Rasa

- Perbankan di Papua Setop Salurkan Kredit ke Karyawan Freeport