TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ruang rapat Partai Golkar dipenuhi anggota fraksi Partai berlambang beringin pada Selasa siang (7/3). Sejumlah anggota fraksi turut serta dalam rapat tertutup yang digelar sejak pukul 14.00 WIB.

Rapat tertutup langsung dipimpin Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, dan sekretaris fraksi Agus Gumiwang. Beberapa anggota fraksi Golkar yang ikut dalam rapat di antaranya Fayakhun Andriadi dan Ace Hasan Syadizly.

Di antara beberapa anggota Partai Golkar, ada Agun Gunandjar Gunarsa. Nama yang disebut terakhir ini, diduga tersangkut dalam kasus E-KTP. Agun selaku Komisi II dan anggota Badan Anggaran disebut-sebut menerima 1 juta dolar AS.

Sekitar pukul pukul 17.30 WIB, rapat tersebut berakhir. Namun Agun tidak tampak melewati para wartawan yang menjaga di depan lift kantor fraksi Partai Golkar.

Kahar Muzakir membantah rapat dilaksanakan untuk membahas masalah e-KTP. Ia menjelaskan bahwa rapat internal itu hanya untuk menyiapkan kartu anggota.

"Saya mana tahu. Enggak ngikut-ngikut. Kan ada verifikasi parpol, untuk parpol Indonesia yang ikut pemilu. Sebenarnya bulan April katanya," jelas Kahar.

Bantahan serupa disampaikan oleh anggota Partai Golkar lainnya, Misbakhun. Menurutnya tidak ada pembahasan mengenai kasus E-KTP.

"Rapat pleno pengurus fraksi membahas mengenai program fraksi Partai Golkar menghadapi masa sidang ke depan," ujar Misbakhun.

Menurut Misbakhun, setelah rapat ini akan dilakukan program fraksi sesuai komposisi kader, serta penugasan yang terkait isu Pilkada.

Menyangkut sejumlah nama Partai Golkar yang ditengarai terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan e-KTP, Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir menyerahkan masalah tersebut ke penegak hukum.

"Ya kami akan menyerahkan kepada penegak hukum, " ujar Kahar.

Kahar menegaskan jika anggotanya terbukti menerima dana tersebut, maka pihaknya akan melakukan pemecatan.

"Ya biasanya kalau sudah inkracht akan dipecat," tambah Kahar.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memastikan bahwa proyek pengadaan blanko e-KTP tetap berjalan. Menurutnya proyek ini tidak akan terganggu dengan penyidikan dugaan korupsi oleh KPK.

"Nggak masalah, kami jalan terus walaupun ibarat naik mobil persenelingnya belum bisa lancar. Tapi kami terus memacu bahwa perekaman data bisa," ujar Tjahjo.

Mantan Sekjen PDIP ini menerangkan bahwa saat pihak Kemendagri sedang melakukan finalisasi tender blanko E-KTP. Pihaknya sedang menunggu laporan dari Dirjen Dukcapil.

Tjahjo juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membatalkan tender sebelumnya karena bermasalah.

"Tender yang kemarin saya batalkan karena tidak clean and clear. Kita tidak mau dikemudian hari ada masalah," jelas Tjahjo.

Tjahjo menerangkan bahwa pada Maret ini pemenang tender sudah bisa ditemukan. Pihak Kemendagri juga meminta saran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo di Istana Negara, menyebut akan banyak nama besar yang muncul dalam dakwaan pada dua tersangka di kasus ini.

Sementara sidang perdana perkara yang menjerat mantan pejabat pembuat komitmen e-KTP Sugiharto dan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, itu akan digelar 9 Maret 2017. (fahdi fahlevi)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...rapat-internal

---

Baca Juga :

- KPK: Ada Praktik Ijon dalam Proyek e-KTP

- Setya Novanto Bantah Urusi e-KTP

- Setya Novanto Selalu Menghindar Bahas e-KTP