TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebut ada dugaan praktik ijon dalam penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Uang suap ditengarai dibagi-bagi sebelum anggaran proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun mendapat restu parlemen di Senayan.

"Pada dua tahap awal proyek, kami menemukan indikasi yang disebut dengan praktik ijon," ujar Febri Diansyah di gedung KPK, Selasa (7/3/2017).

Dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP, KPK akan mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam tiga tahapan. Salah satunya adalah tahap pembahasan anggaran di DPR RI.

Menurut Febri, KPK menemukan adanya indikasi pertemuan-pertemuan informal sebelum rapat pembahasan anggaran dilakukan.
Setelah itu, dilakukan tahap pembahasan anggaran yang melibatkan anggota Komisi II DPR, Badan Anggaran DPR dan unsur pemerintah, yakni Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penyidikan, KPK meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung dugaan kerugian negara. Hasilnya, audit BPKP menemukan indikasi kerugian negara sebesar lebih dari Rp 2 triliun.

Korupsi yang dalam bentuk penggelembungan anggaran dan suap diduga mengalir ke sejumlah pihak. Beberapa di antaranya diduga mengalir ke sejumlah pejabat swasta, pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah anggota DPR RI.

"Kami terus akan mendalami dan membandingkan uang negara Rp 2,3 triliun itu sebelumnya mengalir kepada siapa saja. Konstruksi umum dari hasil penyidikan yang dilakukan akan dilihat pada proses pembacaan dakwaan," kata Febri. (tribunnews/theresia felisiani)

Ganjar Pranowo Bantah

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, membantah terlibat dugaan korupsi penerapan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

Ganjar menepis kabar yang menyebutkan dirinya menerima suap saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI, tatkala perkara korupsi itu muncul.

Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui wartawan seusai mengikuti acara Rembuk Integritas bersama KPK, di Pendapi Gede Balai Kota Solo, Selasa (7/3) siang.

"Sudah (pernah) saya jelaskan (kepada KPK), tidak benar (saya menerima suap), saya (siap) dikonfrontasi," ungkapnya.

Hal senada dikemukakan Politikus PAN Teguh Juwarno. Teguh mengaku tidak tahu menahu mengenai kasus e-KTP. Terlebih, terdapat penyebutan namanya sebagai pihak yang menerima uang dari proyek e-KTP.

"Saya yakin nama saya dicatut untuk ambil keuntungan pihak tertentu," kata Teguh.

Teguh kini menjabat sebagai Ketua Komisi VI DPR yang sempat duduk di Komisi II pada periode lalu. Teguh menjelaskan tidak duduk di Komisi II saat anggaran e-KTP disetujui pada bulan Oktober dan November 2010 sesuai dokumen di KPK.

"Saya pindah ke komisi I pada 21 September 2010," kata Ketua DPP PAN itu.

Selain itu, Teguh mengaku tidak ikut dua kali rapat pembahasan e-KTP yakni tanggal 2 dan 10 Mei 2010 karena memimpin Panja Pertanahan.

"Semua notulensi rapat sudah saya serahkan dan sesuai dengan data yang dimiliki KPK saat dipanggil menjadi saksi di KPK. Semua saya sampaikan, berdasarkan data resmi dan notulensi dari kesekjenan DPR," kata Teguh.

Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar yang juga disebut-sebut turut menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, memilih irit bicara.

"Bukan saatnya dan tempatnya bagi saya untuk mengklarifikasi melalui media perihal proses penegakan hukum untuk kasus korupsi e-KTP yang sedang berjalan," ujar Agun seraya menghormati proses penegakan hukum yang tengah bergulir.

"Saya menghormati, mematuhi dan menjalankan semua proses ini. Di pengadilan itulah semuanya akan diuji secara terbuka. Semoga kita semua menghormati dan menghargainya," kata dia. (tribunnews/theresia felisiani/fajar/ferdinand)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...m-proyek-e-ktp

---

Baca Juga :

- Setya Novanto Bantah Urusi e-KTP

- Setya Novanto Selalu Menghindar Bahas e-KTP

- KPK Yakin Kasus Korupsi e-KTP akan Berlanjut