Laporan Kualitas Udara Meragukan, Jakarta "Krisis Alat Pemantau Kualitas Udara?"
Kamis, 2 Maret 2017 17:59 WIB

Jakarta krisis pemantau kualitas udara. Selain jumlahnya terlampau sedikit, teknologi yang digunakannya pun dinilai ketinggalan zaman. Dengan demikian laporan-laporan mengenai kualitas udara tidak "representatif". Pemerintah terancam tak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran udara—yang menyebabkan lebih dari 50% dari semua penyakit yang diderita warga Jakarta. Biaya penanggulangannya mencapai hampir 40 triliun rupiah.



BBC
Contoh Stasiun Pemantau Kualitas Udara di Kawasan Jalan Thamrin. SPKU ini adalah satu di antara lima SPKU yang dikelola pemerintah provinsi Jakarta


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji menyebutkan ada lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara yang dikelola Pemerintah Provinsi Jakarta Ada yang di HI, di kelapa gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebun Jeruk Jakarta Barat, "Stasiun ini kita operasikan 24 jam mulai dari jam 3 sore sampai jam 3 sore keesokan harinya. Kita secara real time setiap hari bisa mengetahui kualitas udara di Jakarta. Indikator-indikator itu kita laporkan ke gubernur dan di-publish di website sehingga publik Jakarta bisa melihat kualitas udara."
Katanya. Tapi dia memang mengakui jumlahnya masih kurang. Pun teknologinya masih tertinggal. "Kita memang tertinggal karena standar acuannya masih PM 10. Mungkin di negara-negara ASEAN kita termasuk yang tertinggal,"
Lima stasiun pemantau kualitas udara itu adalah hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup sekira 10 tahun yang lalu. "Biaya pemeliharaannya mahal, dan bergantung pada sparepart dari luar negeri," kata Budi Haryanto ilmuwan dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia yang telah meneliti puluhan tahun hubungan pencemaran udara dengan dampak kesehatan.
Kalau dibandingkan dengan Kota Tokyo, jelas Jakarta juga tertinggal jauh. "Tokyo memiliki 120 alat monitoring yang terintegrasi dengan manajemen transportasi. Pusat pemantauan akan menginformasikan kepada otoritas terkait jika ada lalu lintas atau keramaian yang perlu dipindahkan manakala kualitas udaranya memburuk," katanya.

PM 2,5

PM 2,5 yang disebut tadi adalah partikel atau debu yang berukuran 2,5 mikron atau kurang. Jika diandaikan, kira-kira 1/30 dari sehelai rambut manusia. Kasat mata, "Tapi persisten. Sekali terekspose dari sumber pembakaran bisa mobil, bakar sampah, PLTU. Dia akan terus ada dan bisa berpindah," kata Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia.
PM 2,5 adalah satu polutan udara yang diketahui paling berbahaya yang dihubungkan dengan berbagai penyakit seperti asma, pneumonia, gangguan paru obstruktif kronik, jantung, dan kanker. Partikel ini tak dapat disaring bulu hidup dan tenggorokan. Dia menembus hingga ke paru-paru dan hinggap di aliran darah—bersama dengan zat pencemarnya: timbal, benzene, dan aneka bahan kimiawi lainnya. "Dampaknya tidak jauh dari cancer," tambah Bondan.



AFP
Contoh tampilan aplikasi UdaraKita. Pengguna mendapatkan informasi kualitas udara langsung dalam genggaman


Baru-baru ini Greenpeace meluncurkan aplikasi bernama UdaraKita. Perangkat pemantauan kualitas udara ini mendasarkan datanya pada perhitungan jumlah konsentrasi PM 2.5. Tidak seperti pemantauan kualitas udara Jakarta yang menggunakan PM 10.
Titik pemantauan telah terpasang di 50 titik di seluruh Indonesia, termasuk 20 di Jakarta. Titik pemantauan memancarkan data yang disimpan ke sebuah server. Data dari server inilah yang diakses pengguna melalui aplikasi UdaraKita. "Jadi nanti akan tampil udaranya bagus, sedang, tidak sehat, bahkan sampai level berbahaya. Di aplikasi itu ada tabel yang bisa menjelaskan level itu apa bahayanya buat kesehatan. Kalau sedang artinya diharapkan mengurangi sedikit kegiatan luar ruang,"
"Kalau kita mau bicaa soal efek terhadap kematian, penyakit paru, mau nggak mau harus (pakai standar) PM 2,5," kata Budi Haryanto lagi. "Kita sudah ketinggalan 20 tahun!"
Tahun depan, kata Isnawa Adji, Dinasnya akan kembali mengusulkan untuk peningkatan peralatan kualitas udara. "Sebenarnya dari tahun lalu juga kami sudah mengusulkan, tapi mungkin (pengadaan alat pemantau kualitas udara) masih belum dianggap prioritas,"

Tak representatif, berdampak mahal

Stasiun pemantau kualitas udara adalah ujung tombak pengendalian polusi dan dampak-dampaknya. "Dia adalah bagian dari sistem peringatan dini. Kalau pencemar itu melebihi ambang batas, maka kita bisa tahu ada upaya apa yang bisa dilakukan," kata Budi Haryanto.
Tapi celakanya, Jakarta cuma punya 5 stasiun. Itu pun dengan teknologi yang berstandar PM 10. "Mereka melaporkan udara Jakarta itu sekian hari sehat, sekian hari tidak sehat dari 365 hari hanya dari 11 monitoring stasiun yang penempatannya belum tentu representatif dari wilayah," kata Budi Haryanto yang memiliki data tambahan mengenai jumlah stasiun pemantau kualitas udara. "Apa iya, itu mewakili?"
kualitas Tapi sayangnya kualitas pantauan stansiun-stasiun , Di Jakarta itu sendiri ada 5. Tidak semuanya beroperasi, on off. Yang vital biasanya di HI, yang dekat gambar itu yang biasanya jalan. Yang lain on off karena biaya pemeliharaannnya tinggi dan kalau ada kerusakan dan sebagainya biaya berobatnya luar biasa. Miliaran. Dulunya itu punya KLHK kemudian dihibahkan ke DKI. Nggak bisa merawat karena bergantung pada supliar, sparepartnya dari luar.
Tingkat polusi udara di kota besar seperti Jakarta sudah sampai pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Pada semester pertama 2016, tingkat polusi udara Jakarta sudah berada pada level 45 μg/m3, atau 4,5 kali dari ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia.
Riset Budi Haryanto pada 2010 menyebut sekitar 57,8% penyakit penduduk Jakarta terkait dengan pencemaran udara. Hal tersebut dia dapatkan setelah menghitung data dari rumah-rumah sakit di Jakarta. "Nah, untuk itu totalnya (biaya pengobatan yang dikeluarkan) maksimum sampai Rp38,5 triliun. Itu tangible cost. Treatment payment. Belum yang intangible. Yang nungguin keluar duit, yang besuk ngeluarin duit,"
Katanya, ada banyak uang yang bisa dihemat, jika peringatan dini ditegakkan, "Anda bisa bayangkan pada saat 2010, APBN Kementerian Kesehatan itu Rp20 triliun. Sementara Penduduk Jakarta mengeluarkan dua kali lipat untuk ngobati penyakit yang terkait dengan pencemaran udara."
http://m.tribunnews.com/internasiona...kualitas-udara

Hmm,,,,mantap,,,