TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diperlukan manajemen pengelolaan sampah yang apik dan modern, serta law enforcement yang tegas bagi pencemar lingkungan dengan penanganannya bersifat komprehenshif.

Demikian hasil diskusi publik tentang manajemen sampah perkotaan dan timbulan sampah PS Foam, yang dilakukan Yayasan Peduli Bumi Indonesia bekerjasama dengan Badan Ekeskutif Mahasiswa UPI Bandung dan Inswa.

Kata Ananda Latif, Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI), diperlukan pendekatan secara law compliance, yaitu menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap kaidah-kaidah hidup di perkotaan secara apik dan ramah lingkungan.

Hal ini dapat ditempuh dengan cara edukasi dan sosialisasi ekolabel 1 dan ekolabel 2 yang telah ditetapkan oleh Kementerian LHK dan mengeluarkan banyak SNI untuk produk-produk ramah lingkungan.

“Dengan demikian masyarakat memperoleh pengertian yang benar tentang perilaku ramah lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.

Diskusi diselenggarakan dalam rangka Hari Sampah yang jatuh setiap tanggal 21 Februari.

Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Bandung Dra. Kamalia Purbani, MT.

Sedangkan sebagai pembicara utama hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan (DLHK) Mohamad Salman Fauzi, S.iP MSi, dan Direktur Umum PD Kebersihan pemkot Bandung Ir. Gun gun Saptari Hidayat, Sri Bessari yang dikenal sebagai ratu sampah dan mendapatkan kalpataru dari presiden Jokowi pada tahun 2015, perwakilan dari BPPT serta pengamat Hukum Lingkungan Abdulah Subur SH.

Sampah berbentuk polysterene foam (PS Foam) atau styrofoam telah memicu reaksi Pemerintah Kota Bandung beberapa waktu lalu. Yakni mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota tentang pelarangan PS Foam.

Ananda tak setuju dengan langkah tersebut. Di mana, lanjut Ananda, produsen kemasan plastik dan PS Foam yang mudah terurai (ramah lingkungan) seharusnya didorong untuk memacu ekonomi secara kreatif, bukan melarang karena dikuatirkan akan mematikan industri yang berdampak bertambahnya pengangguran.

Dalam pandangan Ananda, niat wali kota Ridwan Kamil punya tujuan yang baik untuk mengurangi sampah styrofoam di Bandung, tapi juga harus diberikan alternatif bagi pengguna styrofoam yang biasanya adalah para pedagang makanan.

Karena hasil survei yang dilakukan YPBI setelah surat edaran diberlakukan, para padagang mengalihkan penggunaan kemasan makanan dari mika platik yang tebal, selain harga kemasannya lebih mahal, juga bisa merusak lingkungan.

“Saat ini kita harus mendorong para produsen plastik dan PS Foam untuk menghasilkan produk-produk dengan jenis biodegradable atau minimal yang degradable (mudah terurai) dengan penggunaan logo SNI atau minimal ada logo Ekolabel diproduk-pruduknya,” kata dia.

Lebih lanjut Ananda bilang, agar masyarakat bisa memahami mana produk yang bisa merusak lingkungan dan produk yang sudah go green. Intinya, sebuah kebijakan ligkungan juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti dampak ekonomi, sosial dan politik. Karena saya dengar sudah ada satu pabrik PS Foam yang tutup dan mem-PHK karyawannya.

Moh Salman Fauzi menyatakan, berkaitan dengan surat edaran Walikota Bandung yang melarang styrofoam dapat dipahami sebagai kebijakan yang memang seharusnya dilakukan untuk mengurangi sampah.

Namun dari kebijakan tersebut memang banyak yang mengkritisi dan memberikan masukan, khususnya dari pengusaha produsen styrofoam, sehingga bisa saja surat edaran tersebut diperbaiki untuk disempurnakan.

Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolit...mpah-perkotaan

---

Baca Juga :

- GP Ansor dan TMP Akan Gelar Kirab Kebangsaan di Subang

- Pesan Ridwan Kamil untuk Andika The Titans: Jauhi Narkoba Dekati Chelsea Islan

- Jelang Lawan Persib Bandung, Pelatih Borneo FC Puji Djadjang Nurdjaman