WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atauAhok menepis dugaan kampanye terselubung dalam program pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Seperti apa yang dikatakan oleh tim pemenangan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi bahwa banyak program kerja yang dilakukan pasanganAhok-Djarot, diduga sebagai kampanye terselubung seperti salah satunya pemberian KJP.

Ahok pun mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dipolitisir. Pasalnya sesuai dengan program kerja.

“Ada 190.000 KJP tidak dibagikan untuk pelajar tahun lalu. Jadi Desember banyak orang nggak dapat KJP sampai Januari 190.000. Itu kenapa bilang nggak politis orang Bank DKI mau jatuhkan saya? Makanya saya kalau mau ngomong politis, kenapa enggak bilang itu politis juga?” kataAhok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).

Ahok mengaku saat itu, pemberian KJPtersebut tertunda karena masalah lelang. Seharusnya telat pemberian KJP tersebut merugikan dirinya.

“itu merugikan saya dong, itu pemilihan 15 Februari. Banyak orang nggak terima KJPsaya rugi. Alasan kedua, kamu kira yang terima KJP enggak ikut demo saya? Mereka terima KJP ikut demo enggak pilih saya kok. Itu di luar Batang, Pasar Ikan yang tinggal di rusun semua anak terima KJP di rusun. Pilih saya enggak? Enggak tuh,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Tim pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Cawagub Anies-Sandi meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan cuti kampanye untuk seluruh pasangan cagub dan cawagub.

Pasalnya, ia menduga adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh petahana,Ahok-Djarot.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik, mengatakan bahwa pihaknya menemukan dugaan kampanye terselubung tersebut.

Mulai dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat saat melakukan kelurahan Utan Kayu, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).

"Ini coba saja lihat, kami dapatkan foto Djarot yang bersama warga. Ia mengenakan seragam kebanggaannya ditemani pejabat DKI lainnya. Warga terlihat mengacungkam salam dua jari.

Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ini bagian dari kampanye dan merusak citra demokrasi," kata Taufik, di rumah pemenangan Anies-Sandi di Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Belum lagi, saat ini Pemerintah Provinsi DKI juga tengah mengucurkan berbagai program populis berupa bantuan sosial menjelang pencoblosan putaran kedua 19 April mendatang.

Seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pembelian sembako murah, pencairan KJP, bantuan sosial untuk masjid, honor guru, dan lainnya.
Selain itu juga beberapa program populis yang digelontorkan menjelang pencoblosan.

"Seperti belum lama ini Bank DKI mengumpulkan warga penerima KJP pada hari Minggu di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Saya tanya Wali Kota-nya, katanya itu acara bank DKI. Kok bank DKI hari Minggu," katanya.

Karena itu, menurut Taufik pihaknya akan laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agar hal tersebut bisa ditindak karena telah menyalahi aturan.

"Udahlah jangan kotori pilkada ini dengan upaya-upaya pelanggaran petahanan yang memanfaatkan fasilitas negara untuk menang," katanya.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2017...politis?page=2