Nama Dadang Suwarna menjadi salah satu calon Anggota BPK yang paling banyak dibicarakan di Senayan (DPR-MPR RI). Selain ramah dan supel, Dadang juga menjanjikan kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi. Kariernya tidak jauh dari urusan audit.

Memulai karier sebagai pegawai di BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sampai posisi eselon tiga atau kasubdit. Namanya melambung saat Menteri Keuangan Agus Martowardojo mempromosikan sebagai Direktur Pemeriksaan Pajak Kemenkeu pada 2013. Promosi ini termasuk istimewa. Jabatan direktur pemeriksaan pajak termasuk posisi senior, bukan tempat promosi. Apalagi promosi dari BPKP.

Tapi saat itu, Agus memang gandrung dengan BPKP. Selain Dadang, selama menjabat menkeu, Agus juga mempromosikan tiga orang BPKP yang loncat ke KPK sebagai pejabat penting di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Posisi yang mereka tempati tentu sangat strategis. Misalnya Mohamad Sigit yang didapuk sebagai Direktur P2 (Pencegahan dan Penindakan) Ditjen Bea dan Cukai. Kalau di kepolisian, jabatan ini setara dengan Kabareskrim.

Kembali ke Dadang. Selepas menjabat Direktur Pemeriksaan, Dadang dipercaya sebagai Direktur Keberatan dan Banding pada era Sigit Pramudito sebagai Dirjen Pajak. Kemudian geser menjadi Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak pada era Ken Dwijugiasteadi. Ketiga posisi tersebut sangat strategis. Mengapa Dadang begitu moncer? Ini tidak lepas dari jaringannya yang luas. Dadang dikenal mempunyai koneksi yang kuat di kalangan penegak hukum. Banyak jenderal di Kepolisian dan jaksa senior di Kejaksaan Agung yang dia kenal baik. Di KPK? Separuh pegawai BPKP yang ditugaskan atau pindah tugas ke KPK adalah sohib atau anak buahnya.

Super Tajir

Seperti anak buah Menkeu Sri Mulyani lainnya, Dadang juga sangat tajir. Berdasarkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) yang dikirim ke KPK, Dadang memiliki harta Rp32,7 miliar plus USD75.000 (2015) naik dibanding posisi 2013 sebesar Rp29 miliar plus USD27.100. Itu data resmi yang dia laporkan ke KPK. Pada kenyataannya, jauh lebih tajir dari apa yang dia laporkan.

Begini. Umumnya kenaikan harta pejabat karena kenaikan asset tetap khususnya tanah dan bangunan, seiring dengan kenaikan NJOP. Namun Dadang melaporkan harta asset tetap antara tahun 2015 dan 2013 sama. Bisa jadi, dia menganut prinsip harga perolehan atau harga historis. Sebab, dia mencantumkan harta berupa tanah dan bangunan seluas 650 M2 dan 350 M2 perolehan tahun 1993 di Bekasi Kota “hanya” seharga Rp256 juta. Kalau ukuran tahun 2017, tanah dan bangunan seluas itu harganya pasti di atas Rp5 miliar.

Sebagai contoh, sebuah iklan jual rumah di Kemang Pratama Regency dengan LT/LB 600/400 M2, misalnya, di olx.co.id ditawarkan dengan harga Rp6,2 miliar. Rasanya hampir pasti, LHKPN yang dia sampaikan jauh di bawah harga pasaran. Nilai harta yang dilaporkan, sesungguhnya bisa mencapai 20 kalinya.

Adapun untuk 38 persil tanah dan bangunan—semuanya di Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Bandung—Dadang menghargai senilai Rp19 miliar, belum termasuk perkebunan sengon senilai Rp1,56 miliar tanpa menyebut luasan kebun tersebut. Rasanya, untuk keseluruhan asset tetap tersebut nilai wajarnya tidak kurang dari Rp400 miliar.

Dadang tampaknya tidak suka Jakarta. Terbukti dari 38 aset tanah dan bangunan yang dia miliki, tidak ada satu pun yang berlokasi di Jakarta. Tercatat 11 berlokasi di Bekasi (kabupaten dan kota), 7 di Bogor, 18 di Sukabumi dan 2 di Bandung. Dadang kelahiran Sukabumi, jadi wajar jika tanahnya di Kota Dessy Ratnasari sebanyak 18 persil.

Selain asset tetap, Dadang juga mempunyai banyak pundi-pundi kekayaan. Alat transportai sebanyak 11 unit, mulai dari kendaraan roda dua Honda Beat seharga Rp9 juta hingga mobil Toyota Land Cruiser tahun 2013 seharga Rp685 juta. Total nilai tunggangan Dadang mencapai Rp2,725 miliar.

Selain itu juga ada hamparan kebun dengan 12.000 tanaman albasia. Pohon ini biasanya ditanam dengan jarak 3 x 4 m atau 4 x 4 m. Artinya luas kebun mencapai paling tidak 19 hektar. Nilai yang dia cantumkan Rp1.560.000.000. tahun 2013 dan 2015 harganya sama.
Bagaimana dengan harta bergerak lainnya? Dadang melaporkan harta sebesar Rp3,342 miliar berupa logam mulia. Dari jumlah tersebut, Rp17 juta di antaranya bersumber dari warisan antara tahun 1982 hingga 2006. Surat berharga Rp1,4 miliar dan giro dan setara kas lainnya Rp4,452 miliar.

Kecuali logam mulia seharga Rp17 juta yang berasal dari warisan, seluruh harta Dadang berasal dari HASIL SENDIRI. Sekitar 2/3 harta Dadang dalam bentuk tanah dan bangunan. Dia kumpulkan harta tersebut sejak tahun 1990 hingga 2013 selama dia berkarir di BPKP. Harga terendah berupa tanah seluas 210 M2 di Bandung yang dibeli tahun 1994 sebesar Rp20,7 juta dan paling mahal tanah di Bekasi Kota seluas 1.148 M2 seharga Rp2,45 miliar.

Jika dilihat dari tahun investasi, Dadang belanja paling besar pada tahun 2005 dimana dia beli tanah di enam lokasi seharga Rp6,4 miliar dan tahun 2004 sebesar Rp4,3 miliar untuk empat lokasi tanah dan bangunan. Kontan dan bersumber dari HASIL SENDIRI. Artinya, selama dua tahun itu penghasilan neto Dadang (tentunya setelah dipotong pajak) sedikitnya Rp10,7 miliar atau setara USD800.000. Penghasilan brutonya berarti sekitar Rp15 miliar karena pajak penghasilan pada tahun itu adalah 30%. Hil yang mustahal, bukan?
Investasi kedua terbesar pada 1996 dan 1997. Dadang belanja tanah dan bangunan hampir Rp4 miliar. Tapi jika dikurs dalam dolar, nilainya hampir dua kali lipat. Dengan kurs sekitar Rp2.000 per dolar, artinya Dadang belanja tanah dan bangunan sekitar USD1.5 juta. Kalau dilihat nilai sekarang dengan kurs Rp13.500/dolar, maka belanja dua tahun itu lebih dari Rp20 miliar. Sekali lagi, semua itu berasal dari HASIL SENDIRI.

Kelak kalau anakku lahir laki-laki, akan kunamakan dia Dadang Suwarna bukan Gayus Tambunan. Mudah-mudahan dia diterima kuliah di STAN agar bisa bekerja di BPKP atau Ditjen Pajak. Setelah kaya, kecillah itu untuk bisa maju dalam seleksi calon anggota BPK. ***