JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mohamad Taufik, mempertanyakan pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu.

Menurut Taufik, pembagian KJP biasanya tidak dilakukan di luar lingkungan sekolah.

"Kemarin KJP itu pembagiannya dikumpulkan hari Minggu. Saya telepon Wali Kota Jakarta Selatan, ternyata itu Bank DKI. Apa yang dilakukan itu melanggar aturan, biasanya KJP di sekolah, ini di kantor wali kota," ujar Taufik, di posko pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Selasa (28/2/2017).

Taufik mengatakan biasanya bank juga tidak beroperasi pada akhir pekan. Dia menyayangkan pembagian KJP yang dilakukan oleh Bank DKI karena menyebabkan kecurigaan jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Semua orang banyak ribut agar bansos tidak dibagikan jelang pilkada, ini dampaknya," ujar Taufik.

Taufik mengatakan tim calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga itu akan menyurati Bank DKI dengan memberi tembusan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia meminta direksi Bank DKI bersikap netral pada pilkada.

"Anda itu direksi, siapapun yang jadi gubernur kan Anda harus ikuti aturan gubernur itu. Jadi stop-lah melakukan sesuatu yang langgar aturan," ujar Taufik.

Adapun tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017 akan berlanjut ke putaran kedua jika taka da pasangan cagub-cawagub yang memeroleh suara 50 persen +1. Jika berlanjut ke putaran kedua, pemungutan suara akan dilakukan pada April 2017.

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/28/16052391/taufik.pertanyakan.kjp.yang.dibagikan.menjelang.putaran.kedua

Boleh dibagikan