JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjawab sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengenai 70% pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah Air yang hanya sibuk mengurus laporan surat pertanggung jawaban (SPJ). Jokowi beberapa waktu lalu meminta dirinya untuk mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet dan terlalu bertele-tele.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi melihat banyak inefisiensi dan kompleksitas perencanaan anggaran lantaran banyaknya SPJ. Baru tiga pekan menjabat, kata Sri Mulyani, Presiden sudah komplain kepadanya bahwa SPJ adalah pekerjaan yang membebani.

"Baru tiga bulan saya dia bilang 'Bu Sri itu LPJ (SPJ) membebani' Saya kira itu laporan dinas, saya baru tahu kalau itu laporan pertanggungjawaban. Pak Presiden ingin ada simplikasi, laporan yang baik nggak harus complicated," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun sependapat dengan Presiden Jokowi, karena saat ini bukan zamannya lagi membuat laporan pertanggungjawaban setumpuk. Oleh karena itu, dia pun mengurangi jumlah laporan dari sebelumnya 44 laporan menjadi hanya tinggal dua laporan.

"Setahun cuma 12 bulan, kok 44 laporan. Jadi hanya 2 laporan saja. Saya minta pengguna anggaran terus kritisi kami, saya minta Kemenkeu untuk terbuka terhadap ide dan kritik," imbuh dia.

Tak hanya itu, mantan Menko bidang Perekonomian ini juga memangkas jumlah petunjuk teknis (juknis) dari sebelumnya berjumlah 307 buah menjadi hanya tinggal 85 buah. "Menurut saya sih seharusnya turun lagi jadi 30, kalau Pak Presiden bilang 'jadi 2 saja' Saya bilang '30 saja'," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet dan terlalu bertele-tele. Sebab, hal tersebut mengakibatkan 60%-70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia hanya sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).

Jokowi menilai metode akuntansi yang terlalu bertele-tele tersebut sangat keliru. Laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan sekalipun harus dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting lainnya.

"Kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? Untuk tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa saya enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya apa gak ngerti saya," katanya dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2016 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9) tahun lalu.

Dia mencontohkan, saat ini banyak guru dan kepala sekolah yang justru tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar lantaran sibuk mengurus SPJ. Selain itu, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya lebih sering berada di lapangan justru berada di balik meja karena mengurus SPJ.

"Mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80% ngontrol jalan. Ngontrol irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," sindir Jokowi.