- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Irman Gusman Segera Mendekam di Lapas Sukamiskin
TS
EVANZSKO
Irman Gusman Segera Mendekam di Lapas Sukamiskin
Quote:
Jakarta - Senin, 27 Februari 2017 | 16:26
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman bakal menjadi penghuni baru Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Hal ini lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak Irman tidak melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terkait perkara suap pengurusan distribusi kuota gula impor di wilayah Sumatra Barat yang menjerat Irman.
Dengan demikian, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan jaksa eksekutor KPK akan segera mengeksekusi Irman ke Lapas Sukamiskin. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Irman.
Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis empat tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Menurutnya, putusan tersebut telah proporsional dibanding tuntutan Jaksa yang menuntut Irman dihukum tujuh tahun penjara. Apalagi, Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Irman.
"KPK menerima putusan tersebut karena vonis penjara yang dijatuhkan sudah proporsional dibanding tuntutan JPU dan hakim juga telah mencabut hak politik terdakwa," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (27/2).
Febri mengatakan, jika pihak Irman juga tidak menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, eksekusi terhadap Irman akan segera dilakukan KPK.
"Jika sudah tidak ada upaya hukum dari pihak terdakwa, eksekusi akan kita lakukan segera," katanya.
Sementara, kuasa hukum Irman, Maqdir Ismail membenarkan kliennya telah menerima putusan majelis hakim. Termasuk putusan Majelis Hakim yang mencabut hak politik Irman Gusman.
"Pak Irman sudah menyampaikan pernyataan menerima putusan minggu lalu. Betul, Pak Irman tidak memasalahkan pencabutan sementara hak politik beliau," katanya.
Diketahui, Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun dan enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Irman. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Irman selama tiga tahun setelah pidana pokok selesai.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya jaksa menuntut Irman dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.
Majelis Hakim menilai Irman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 100 juta dari pengusaha Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi. Suap ini diberikan lantaran Irman telah membantu pengurusan distribusi kuota gula impor di wilayah Sumatra Barat.
Irman bersedia membantu Memi dengan meminta kesepakatan fee Rp 300 per kilogram. Dalam upayanya membantu Memi, Irman menghubungi Dirut Bulog Djarot Kusumayakti agar Bulog menyuplai gula ke wilayah Sumatra Barat melalui Divre Bulog Sumbar.
Irman merekomendasikan Memi sebagai pihak yang dipercaya untuk mendistribusikan gula. Karena jabatan Irman sebagai ketua DPD, maka Djarot menyanggupinya. Perbuatan Irman dinilai telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
"Menyatakan terdakwa Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango saat membacakan amar putusan terdakwa Irman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2).
Spoiler for doc:
Hal ini lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak Irman tidak melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terkait perkara suap pengurusan distribusi kuota gula impor di wilayah Sumatra Barat yang menjerat Irman.
Dengan demikian, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan jaksa eksekutor KPK akan segera mengeksekusi Irman ke Lapas Sukamiskin. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Irman.
Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis empat tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Menurutnya, putusan tersebut telah proporsional dibanding tuntutan Jaksa yang menuntut Irman dihukum tujuh tahun penjara. Apalagi, Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Irman.
"KPK menerima putusan tersebut karena vonis penjara yang dijatuhkan sudah proporsional dibanding tuntutan JPU dan hakim juga telah mencabut hak politik terdakwa," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (27/2).
Febri mengatakan, jika pihak Irman juga tidak menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, eksekusi terhadap Irman akan segera dilakukan KPK.
"Jika sudah tidak ada upaya hukum dari pihak terdakwa, eksekusi akan kita lakukan segera," katanya.
Sementara, kuasa hukum Irman, Maqdir Ismail membenarkan kliennya telah menerima putusan majelis hakim. Termasuk putusan Majelis Hakim yang mencabut hak politik Irman Gusman.
"Pak Irman sudah menyampaikan pernyataan menerima putusan minggu lalu. Betul, Pak Irman tidak memasalahkan pencabutan sementara hak politik beliau," katanya.
Diketahui, Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun dan enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Irman. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan permintaan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Irman selama tiga tahun setelah pidana pokok selesai.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya jaksa menuntut Irman dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.
Majelis Hakim menilai Irman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 100 juta dari pengusaha Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi. Suap ini diberikan lantaran Irman telah membantu pengurusan distribusi kuota gula impor di wilayah Sumatra Barat.
Irman bersedia membantu Memi dengan meminta kesepakatan fee Rp 300 per kilogram. Dalam upayanya membantu Memi, Irman menghubungi Dirut Bulog Djarot Kusumayakti agar Bulog menyuplai gula ke wilayah Sumatra Barat melalui Divre Bulog Sumbar.
Irman merekomendasikan Memi sebagai pihak yang dipercaya untuk mendistribusikan gula. Karena jabatan Irman sebagai ketua DPD, maka Djarot menyanggupinya. Perbuatan Irman dinilai telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
"Menyatakan terdakwa Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango saat membacakan amar putusan terdakwa Irman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2).
Tambah lagi..padahal dulunya terkenal pejuang rakyat dan bersih..
Godaan duit emang menggoyang iman.
Kadarnya hampir sama dengan godaan syahwat
Godaan duit emang menggoyang iman.
Kadarnya hampir sama dengan godaan syahwat
Fana Suparman/JAS
Diubah oleh EVANZSKO 27-02-2017 17:15
0
701
3
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan