Sabtu, 25/02/2017 02:38
Jokowi ke Australia, Ahok dan Islam Militan Jadi Sorotan

Reporter: Prima Gumilang , CNN Indonesia


Presiden RI Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, CNN Indonesia -- Australia khawatir atas meningkatnya intoleransi agama dan tumbuhnya kekuatan politik Islamis militan di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur HRW Australia Elaine Pearson saat merespons kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Australia, Sabtu (25/2).

"Konstruksi hukum di Indonesia membantu diskriminasi dan persekusi atas nama agama, sehingga aturan soal penghujatan dapat digunakan untuk menargetkan kelompok agama minoritas dan bahkan politisi seperti Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok)," kata Pearson dalam keterangan tertulis.

Dia meminta pemerintah Australia yang bertemu Jokowi untuk mengingatkan persoalan itu. Pearson menambahkan, Jokowi perlu menggunakan kekuatannya selaku presiden untuk menghilangkan hukum dan peraturan yang diskriminatif.

Lihat juga:
Usai Isu Penghinaan, Jokowi ke Australia Bahas Kerja Sama

Selain itu, kata Pearson, Jokowi perlu menegaskan bahwa kelompok Islam militan serta polisi atau pejabat pemerintah akan menerima konsekuensi jika terbukti terlibat dalam tindakan diskrimnatif dan kekerasan atas nama agama.

"Jika Jokowi gagal bertindak atas intoleransi agama, keamanan wilayah kami berada dalam masalah," katanya.

HRW menilai Indonesia memiliki masalah atas memburuknya intoleransi agama dan tumbuh kekuatan politik Islamis militan. Sejak Presiden Soeharto dipaksa mundur pada 1998, kekuatan lama yang sebelmnya ditekan - termasuk kelompok militan agama - kini muncul kembali.

Kelompok-kelompok Islam militan sering menggunakan kekerasan dan melabelkan pemeluk agama non-Muslim, termasuk Kristen dan Yahudi, sebagai kafir. Bahkan kelompok tersebut juga menyerang Muslim yang tidak sejalan dan dengan mudah melabelkan kelompok lain sebagai kafir.

Lihat juga:
Jokowi Bakal Makan Malam Pribadi dengan PM Australia

Jokowi pernah menyatakan, demokrasi di Indonesia "telah pergi terlalu jauh." Dia menyebut tumbuhnya fundamentalisme Islam dan sektarianisme dalam era kebebasan politik saat ini telah membuka jalan bagi praktik politik yang ekstrem.
http://m.cnnindonesia.com/internasio...-jadi-sorotan/

Kira-kira presiden berani ga sob menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan hukum & peraturan yang bersifat diskriminatif?

Lalu dampaknya apa kalo itu dihilangkan?

Akan reda kah situasi yang ada?
Atau tambah panas situasi yang ada?