Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta, Gerindra, PKS, PKB, dan PPP mengancam memboikot semua agenda rapat bersama Pemprov DKI Jakarta.

Mereka mengaku khawatir pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI dengan status terdakwa akan berdampak buruk di kemudian hari, karena produk kebijakan yang akan dihasilkan bakal rawan gugatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai tersebut tidak mencerminkan demokrasi berkeadaban.

"Di masa lalu, kita melihat ketegangan dengan DPRD karena ada upaya untuk memasukkan APBD 12 triliun. Anggaran tidak pro rakyat, di situlah Pak Basuki melawan kepentingan-kepentingan anggota DPRD yang ingin menikmati anggaran kelompoknya," kata Hasto di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Hasto mengatakan, masih ada rasa yang membekas saat Ahok beberapa waktu lalu juga sempat bersitegang dengan wakil rakyat.

"Mungkin masih ada ketegangan di masa yang lalu dan kemudian mereka karena kepentingannya tidak terpenuhi, melakukan aksi boikot. Tapi asal muasalnya karena kebijakan alokasi anggaran yang dipotong oleh Pak Ahok karena tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," kata Hasto.

Namun Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan membuka ruang dialog kepada siapapun termasuk lobi politik dengan partai lain untuk menyelesaikan beragam persoalan.

"Sehingga ketika ada upaya boikot itu menunjukan praktik politik yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, karena bisa musyawarah," katanya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...ngan-masa-lalu

---

Baca Juga :

- Djarot Bantah Diboikot Warga di Sekitar Masjid Al-Waqfiah Salemba

- Ini Komentar Soni Sumarsono Terkait Aksi Boikot DPRD DKI

- Sampai Kapan 4 Fraksi DPRD DKI Boikot Bawahan Ahok? Ini Jawaban Taufik