Jakarta - PT Freeport Indonesia belum menyepakati perubahan dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Salah satu alasannya, Freeport tidak mau melakukan divestasi 51% sahamnya ke pihak Indonesia secara bertahap selama 10 tahun.

Freeport McMoRan selaku induk usaha Freeport, masih ingin menjadi pemegang kendali mayoritas terhadap PT Freeport Indonesia.

Pemerintah dan Freeport punya waktu 120 hari untuk melakukan negosiasi soal kepastian status Freeport. Bila dalam kurun waktu itu tidak selesai, maka kedua belah pihak bisa bertarung di Arbitrase Internasional.

Pemerintah optimistis, Indonesia akan menang jika dilayangkan gugatan ke Arbitrase Internasional, dengan alasan Freeport Indonesia tidak membangun pabrik pemurnian atau smelter seperti yang diamanatkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menko Maritim, Luhut Panjaitan, menyebutkan pengelolaan tambang Freeport Indonesia bisa diambil alih oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang, seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku holding BUMN tambang. Namun, hal itu nanti akan dipertimbangkan lagi oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Kan pemerintah bisa, ada Inalum. Tergantung Menteri BUMN lah, tapi sudah di-exercise," kata Luhut. di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

Luhut menambahkan, BUMN tambang sekelas Inalum mampu untuk mengambil alih pengelolaan Freeport Indonesia. Karena tambang Freeport di Papua bukan proyek yang perlu dibikin dari nol, hanya perlu melanjutkan bisnis yang sudah ada. "Ah sangat sanggup lah. Itu kan bukan green field, sangat sanggup," imbuh Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, akan bertolak ke Papua berdiskusi dengan pekerja Freeport Indonesia yang dirumahkan.

"Kan sudah diberikan ke Menaker kan mau ke sana besok atau lusa," tutup Luhut.