TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dua puluh persen anggaran untuk fungsi pendidikan.

Mendikbud mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama berinvestasi memajukan pendidikan.

"Kemendikbud hanya mengelola sembilan persen dari total dua puluh persen anggaran fungsi pendidikan dari APBN," ujar Mendikbud dalam pernyataannya saat menghadiri Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (23/2/2017).

Kata Mendikbud sebanyak lebih dari enam puluh persen alokasi fungsi pendidikan di APBN disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Tidak banyak daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar dua puluh persen. Yang saya maksudkan di sini adalah anggaran murni tanpa dicampur dengan dana transfer dari pusat," ujar Muhadjir.

Lebih lanjut, Mendikbud menyampaikan perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah di Maluku yang terpantau cukup aktif membangun sumber daya manusia melalui pendidikan.

Mendikbud menyampaikan kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting.

Saat ini pemerintah pusat tengah berupaya meningkatkan akses pada layanan pendidikan agar mengurangi kesenjangan.

Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah ingin menjamin anak-anak dapat terus belajar dan bersekolah.

Diungkapkannya, saat ini KIP juga diberikan kepada anak-anak yatim piatu dan penghuni panti asuhan.

Selain itu, pendidikan karakter dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi fokus pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif, berkualitas dan berkarakter.

"Khusus untuk Maluku, kita akan mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis kelautan," tutur Mendikbud.

Terkait dengan rencana eksplorasi Blok Masela, Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah untuk menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terkait erat dengan industri eksplorasi tersebut.

"Kita harap nantinya SMK tersebut bisa menyediakan tenaga-tenaga produktif untuk ikut mengelola Blok Masela," ujar Muhadjir.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...kan-pendidikan

---

Baca Juga :

- Pejabat Dinas Bina Marga Akui Kembalikan THR dari Kepala BPJN IX Usai Diperiksa KPK

- Amran Mustary Berikan Amplop Rp 750 Juta Kepada 25 Kasubdit Bina Marga

- Presiden Jokowi Ajak Warga Bertanya Lewat Medsos, Ini Syaratnya