Anak Muda "Pengawal" DPR
Kamis, 23 Februari 2017 | 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2), segera dimulai. Adrian Putra (23) bergegas menyiapkan telepon genggamnya.

Aplikasi Twitter dibukanya. Dalam sekejap, dia sudah siap melaporkan materi rapat ke dunia maya.

"@WikiDPR #kom8 Deding @fraksigolkar #Jabar3 membuka rapat pukul 10.42".

Kicauan pertama laporan langsung dari ruang rapat pun menyebar ke dunia maya. Deding yang dimaksud adalah Deding Ishak, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR asal daerah pemilihan Jawa Barat III.

Tak berhenti di situ. Selang hitungan menit, Adrian terus berkicau melaporkan perkembangan rapat hingga usai. Dari pernyataan para anggota Komisi VIII, dia mengutip bagian terpenting. Begitu pula pernyataan tamu rapat yang diundang memberikan masukan ke DPR.

Pada waktu yang sama dengan rapat Komisi VIII, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu DPR juga menggelar rapat.

Di balkon ruang rapat, tempat jurnalis biasa meliput, Lulu Farasmitha (22), juga sibuk melaporkan isi rapat melalui Twitter sejak rapat mulai siang hingga menjelang malam.

Selain Komisi VIII dan Pansus RUU Pemilu, ada enam alat kelengkapan DPR lain yang juga menggelar rapat pada hari yang sama. Dalam setiap rapat, rekan Adrian dan Lulu juga tampak serius menyimak materi rapat untuk kemudian melaporkannya lewat kicauan-kicauan Twitter.

"Setiap hari kerja, ada 17 orang yang ditugaskan. Pada setiap rapat alat kelengkapan DPR, pasti kami kawal," ujar Lulu.

Siapa anak-anak muda ini? Mereka adalah relawan yang tergabung dalam organisasi independen WikiDPR. WikiDPR, yang berdiri sejak Juli 2014, dijalankan sekelompok anak muda dengan meliput, merekam, serta menyebarkan informasi dan data tentang rekam jejak anggota DPR.

Tujuan pendirian WikiDPR adalah mengembangkan transparansi di lingkungan parlemen dan menyediakan basis data seputar wakil rakyat bagi masyarakat. Diharapkan, saat pemilu nanti, rakyat bisa memilih lebih rasional karena rekam jejak para petahana tercatat dengan baik, terutama di dunia digital.

Melalui akun Twitter @WikiDPR, @WikiDPR1, @WikiDPR2, dan @WikiDPR3, hasil kerja relawan soal kinerja anggota parlemen bisa selalu terpantau publik.

WikiDPR, yang kini memiliki 24.253 pengikut, merupakan akun utama berisi informasi umum terkait agenda dan kinerja parlemen dalam sehari. Akun ini juga memuat tautan (link) rangkuman rapat setiap alat kelengkapan DPR.

Akun WikiDPR memiliki akun-akun turunan. Ada akun @WikiDPR1 yang juga (real time) berkicau melaporkan jalannya rapat di komisi I, II, III, Badan Legislasi, serta rapat paripurna lewat kicauan langsung.

Ada lagi akun @WikiDPR2 khusus untuk rapat di komisi IV, V, VI, VII, dan XI, serta Badan Anggaran. Adapun akun @WikiDPR3 untuk kicauan rapat di komisi VIII, IX, dan X.

Tak hanya melalui Twitter. WikiDPR juga memiliki situs wikidpr.org. Situs ini menyajikan hasil rapat yang lebih lengkap daripada yang diunggah di Twitter.

Publik juga bisa melihat perkembangan pembahasan rancangan undang-undang di DPR dan daftar nama serta rekam jejak anggota DPR.

Dengan sekali klik, masyarakat bisa mencari anggota DPR berdasarkan daerah pemilihannya. Laman berikutnya akan memunculkan informasi detail mengenai wakil rakyat yang diinginkan.

Tak hanya biodata seperti keanggotaan partai, tugas alat kelengkapan, latar belakang pendidikan, dan profesi, tetapi juga sikap politik dan kutipan pernyataan anggota bersangkutan dalam berbagai isu dan topik.

Tidak dibayar

Karena namanya sukarelawan, mereka bekerja sukarela. Tak ada bayaran sepeser pun. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Relawan yang mayoritas mahasiswa di sejumlah universitas di Jakarta itu justru tetap militan.

Saat rapat Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, Agustus hingga September 2016, Kompas melihat mereka betah mengikuti rapat-rapat maraton hingga dini hari.

Tak sebatas itu, mereka juga rajin meminta dokumen yang sedang dibahas atau sudah disahkan di DPR serta absensi anggota DPR ke sekretariat DPR saat Rapat Paripurna DPR.

Ketika rapat paripurna berlangsung, mereka melaporkan materi rapat sekaligus mengabsen satu per satu anggota DPR yang hadir. Hasil hitungannya berbeda dengan formulir absen Sekretariat Jenderal DPR. Wajar saja, budaya titip-menitip absen anggota DPR belum juga pupus.

Militansi relawan ini digerakkan oleh keinginan mengawal kerja parlemen. Dengan menyampaikan kerja DPR melalui dunia maya, publik pun terbantu. Mereka bisa mengikuti jejak anggota DPR dari "dekat" menggunakan dunia maya.

"Ada kepuasan tersendiri. Jadi, setiap pemilu, calon pemilih tidak lagi asal pilih. Mereka bisa mengetahui kerja dan sikap politik wakil mereka dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan apakah akan memilih mereka lagi atau tidak," ujar Adrian, yang menjadi relawan di WikiDPR sejak Desember 2016.

Dorongan mendirikan WikiDPR bermula dari kegelisahan Hayati Indah Putri, sebagai pemilih saat Pemilu 2014, untuk mencari rekam jejak para calon anggota legislatif. Khususnya, para petahana yang kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya.

Bersama Adi Mulia Pradana, sesama relawan di gerakan Kawal Pemilu, mereka berinisiatif mengembangkan situs yang khusus mendalami dan memublikasikan seluruh informasi seputar aktivitas parlemen dan anggotanya.

Dengan modal seadanya, Indah dan Adi pun mulai merekrut relawan lain. Tanpa iming-iming bayaran. Sejak awal perekrutan, Indah menegaskan bahwa WikiDPR adalah gerakan sukarela untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kinerja wakilnya.

"Teman-teman 'dibayar' dengan makan siang, makan malam, dan camilan. Semangat mereka tetap tinggi meski tak dibayar," kata Indah.

Seiring waktu, peminat bertambah. Para relawan pun diwajibkan mengikuti pelatihan seputar legislatif, belajar menulis, dan melaporkan dalam tiga kali pertemuan.

Hingga kini, WikiDPR didukung 360 relawan yang sudah mencapai angkatan ke-9. Setiap angkatan bekerja selama periode satu bulan. Beberapa relawan yang telah lulus kuliah malah kembali bergabung untuk menjadi pegawai tetap atau koordinator WikiDPR.

Penyeimbang

Berkait hal ini, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso mengatakan, jika terus ditumbuhkembangkan dalam iklim demokrasi dan pendidikan politik yang matang, gerakan kerelawanan anak muda dapat mengisi ruang publik kosong. Gerakan ini juga ikut mendorong terciptanya transparansi di lingkungan politik.

Ia mencontohkan, gerakan Kawal Pemilu tahun 2014 yang mengimbangi dan mendorong transparansi kinerja penyelenggara pemilu. Demikian pula gerakan WikiDPR, yang mendorong akun media sosial resmi @DPR_RI untuk lebih transparan memublikasikan aktivitas anggota DPR.

"Selama ini, para politisi tidak ada penyeimbang. Namun, dengan perkembangan demokrasi, ada kepentingan kolektif yang dibela melebihi kepentingan pribadi, dan ruang manipulasi itu kian terbatas dengan voluntarisme anak-anak muda yang sebenarnya sedang mencoba mencari aktualisasi diri ini," kata Purwo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, adalah salah satu anggota DPR yang sering membuka portal dan akun @WikiDPR. Hetifah juga rutin memantau laporan dan pantauan relawan Wiki DPR terkait rapat yang ia hadiri. Sejauh ini, Hetifah cukup terbantu WikiDPR.

Tak ada gading yang tak retak. Meski ada yang terbantu, ada pula anggota DPR yang mengeluhkan sempat terjadi salah kutip. Berbagai kritik tentu menjadi pemantik agar WikiDPR selalu berbenah. Namun, terlepas dari kelemahan yang ada, langkah awal mereka patut diapresiasi. Bagaimanapun, mereka telah turut berperan aktif membangun demokrasi ke arah lebih baik. (AGE/APA)

Versi cetak artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 23 Februari 2017, di halaman 5 dengan judul "Anak Muda "Pengawal" DPR".

Editor : Sabrina Asril
Sumber : Harian Kompas