JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak memusingkan sumber pendanaan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Presiden Jokowi didampingi Basuki atau Ahok meninjau pembangunan MRT di kawasan Setiabudi, Kamis (23/2/2017) pagi.

"Beliau juga katakan jangan pikirkan dana. Dana bisa dicari dari berbagai sumber," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok menjelaskan, Jokowi menginginkan percepatan desain pembangunan tahap kedua. Yakni yang akan menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Ancol Timur. Kemudian pembangunan tahap ketiga yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja.

Jokowi menjelaskan ke Ahok, pembangunannya bisa didanai pinjaman asing seperti halnya tahap pertama yang didanai pinjaman Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Yang penting, kata beliau (Jokowi), desainnya cepat. Banyak sekali negara-negara tertarik untuk memberikan pinjaman," kata Ahok.

Setelah MRT beroperasi, menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta dapat memberi subsidi melalui pemberian Public Service Obligation (PSO).

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah memberi subsidi yang membuat harga tiket MRT dapat ditekan hingga terjangkau.

"DKI tanggung PSO itu dari pelaksanaan aturan (retribusi) ERP (electronic road pricing) nantinya, sehingga terjadi administrasi keadilan sosial kan. Yang penting pembangunannya, kayak LRT nanti juga begitu konsepnya," kata Ahok. (Baca: Hari Kedua Kembali Jadi Gubernur, Ahok Gelar Rapim Bahas Proyek MRT)

Adapun pembangunan MRT tahap pertamanya dengan rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia. Saat ini pembangunannya telah selesai 65 persen.

Pembangunan MRT akan dilanjutkan ke tahap dua pada 2019, usai tahap pertama rampung dan beroperasi. Sementara tahap ketiga, atau jalur timur-barat, direncanakan baru mulai dibangun pada tahun 2020.

BERANINEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo.

Pujian itu diberikan Jokowi karena Ahok dan jajarannya dinilai cerdas mencari sumber pendanaan pembangunan Simpang Susun Semanggi alias Semanggi Interchange.

Proyek yang dikerjakan untuk mengurai kemacetan di Jembatan Semanggi – yang merupakan pertemuan banyak kendaraan – tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Ahok menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yang memberi syarat kepada sebuah perusahaan swasta untuk membiayai proyek itu sebagai kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi mereka di Ibu Kota.

"Pembiayaan yang dikeluarkan untuk proyek ini sangat efisien, murah juga. Saya dengar dari Pak Gubernur DKI, nilainya Rp360 miliar," ujar Jokowi di atas Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2017.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI itu juga memuji PT Wijaya Karya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI mengerjakan proyek. Proyek Semanggi Interchange dimulai Agustus tahun lalu, serta ditargetkan tuntas dan dapat digunakan mulai 17 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-72.

"Saya mengacungkan jempol pada cara-cara kerja cepat PT Wika yang menyelesaikan proyek," ujar Jokowi.