Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tegas terhadap persoalan Freeport Indonesia. Pemerintah dapat berkomunikasi dengan Freeport terkait UU Minerba.

"Mau diselesaikan atau mau diulur? Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya UU yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurut Fahri, terdapat catatan dalam kontrak dengan Freeport yang bisa dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Tetapi, keputusan itu terus ditunda-tunda.

"Bertahun-tahun melewati kasus per kasus dan DPR pernah jadi korban karena skandal itu pernah menjatuhkan Pimpinan DPR yang lama kemudian sejarah balik lagi. Cukuplah masalah ini," kata Fahri.

Baca: DPR: Pemerintah Tak Punya Modal dan Teknologi Garap Tambang Freeport

Fahri mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan dengan Freeport. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan bisnis Freeport. Kemudian berdampak dengan pendapatan masyarakat yang bekerja di perusahaan itu.

Ada pula dampak bagi rakyat Papua serta stabilitas kawasan tersebut. "Sudahlah yang begini-begini janganlah dipakai buat gagah-gagahan. Selesaikanlah," kata Fahri.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/201...-gagah-gagahan

---

Baca Juga :

- DPR: Pemerintah Tak Punya Modal dan Teknologi Garap Tambang Freeport

- Ini Rencana Kegiatan Raja Salman Saat Datangi Gedung DPR

- Menaker Berang, Freeport Tidak Bisa PHK Seenaknya Saja