TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri mensinyalir dituduhnya 139 polisi Indonesia yang tergabung dalam tim Formed Police Unit (FPU) ke-8 melakukan peyelundupan senjata api karena ketidaksukaan pemerintah Sudan atas kehadiran United Nations Missions di Darfur (Unamid) PBB.

Sebab, kehadiran pasukan Unamid PBB membuat pemerintah Sudan tidak leluasa memerangi kelompok pemberontak di Darfur, Sudan.

"Persoalan yang ada di sana memang dari pemerintah Sudan, mereka ini kurang happy dengan adanya Unamid di sana, karena sudah terlalu lama. Pemerintah Sudan ini berhadapan dengan kelompok pemberontak di darfur. Sehingga dengan adanya misi dari PBB, mereka menjadi kurang leluasa untuk berhadapan dengan kelompok pemberontak yang ingin merdeka di Darfur. Oleh karena itu, mereka ingin agar tim dari Unamid ini secepatnya pulang," ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Tito menduga, tim FPU ke-8 sengaja menjadi tumbal pemerintahan Sudan atas ketidaksukaan pemerintah Sudan terhadap Unamid PBB.

"Kemungkinan salah satunya dengan (menuduh) bahwa barang ini bukan milik kita, tapi dianggap milik dari Unamid," kata Tito.

Sebanyak 139 anggota Polri yang tergabung dalam tim FPU ke-8 usai misi perdamaian PBB gagal meninggalkan bandara Al Fasher, Darfur, Sudan, sejak Sabtu, 21 Januari 2017.

Mereka tertahan karena petugas otoritas bandara menemukan 10 koper berisi 29 pucuk senapan Kalashnikov, 4 senjata api, 6 senjata tipe GM3, 61 pistol berbagai jenis, serta sejumlah amunisi. Senjata api diduga hasil curian itu ditemukan tumpukan 141 koper tim FPU ke-8.

Namun, pihak FPU ke-8 maupun Polri memastikan bahwa senjata tersebut bukan milik mereka.

Kasus tersebut ditangani dan diinvestigasi oleh tim Unamid PBB dan otoritas Sudan.

Menurut Tito, investigasi yang dilakukan itu sendiri menyalahi kesepakatan bersama atau MoU.

Sebab, seharusnya tim investigasi untuk kasus menyangkut tim FPU dipimpin oleh tim Polri.

Sementara, pemerintah Sudan dan Unamid PBB sebatas membantu proses investigasi.

Hasil investigasi Unamid dan otoritas Sudan telah diserahkan kepada pihak Departemen Operasi Pasukan Penjaga Perdamaian atau Department for Peacekeeping Operations (DPKO) PBB di Sudan.

Hasilnya, diketahui bahwa benar temuan senjata api ilegal tersebut bukan milik FPU ke-8.

Menurut Tito, seharusnya dengan hasil investigasi itu, tim FPU ke-8 sudah bisa meninggalkan Sudan.

Namun, lagi-lagi ada sedikit hambatan dari pemerintah Sudan. Pemerintah Sudan meminta surat resmi ke Unamid PBB.

Kepastian bisa dipulangkannya tim FPU ke-8 baru didapat setelah ada nota diplomatik izin pemulangan dari DPKO PBB yang diterima oleh perwakilan tetap Indonesia di markas pusat PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis, 16 Februari 2017.

Namun, pemulangan tim FPU ke-8 masih terkendala karena ada proses administrasi pemeriksaan dan perizinan otoritas Sudan, di antara izin pendaratan pesawat penjemput dari Indonesia.

"Memang administrasi di sana cukup sulit karena tim itu hanya punya laptop satu saja. Sedangkan yang mau diinterview jumlahnya cukup banyak, sekitar puluhan orang, termasuk petugas bandara sendiri," katanya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...dupkan-senjata

---

Baca Juga :

- GNPF MUI Bantah Pernyataan Kapolri Soal Dana Aksi 212 Mengalir ke Turki

- Kapolri Bilang Pihaknya Tidak Sadap Perangkat Komunikasi SBY

- Polri Amankan Raja Arab di Ring 3