Munarman membantah tuduhan pernah menjadi pengacara PT Freeport Indonesia seperti yang ramai disebut di media sosial baru-baru ini, berdasarkan artikel dari sebuah media yang mendaku sebagai media opini.

“Berita itu hoax,” kata Munarman kepada Rimanews lewat SMS.

Nama Munarman dan juga FPI, telah dikaitkan dengan isu Freeport menyusul memanasnya negoisiasi antara pemerintah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Di media sosial kemudian beredar informasi yang berasal dari sebuah media yang menulis opini berjudul “Ketik Google: Pengacara Freeport.”

Untuk tudingan kepada Munarman, isinya adalah pengulangan dari “berita” yang pernah ditulis oleh sedikitnya dua “media” yang tidak mencantumkan alamat dan penanggungjawab redaksi, pada tahun 2016. Salah satu “media” itu menulis judul “Terbongkar Ternyata Munarman FPI Pengacara Freeport.”

Isinya adalah tuduhan kepada Munarman atau kepada kantor pengacara Munarman, Do’ak & Partner sebagai kuasa hukum dari PT Indocopper Investama Tbk. Dan Indocopper itulah yang oleh dua “media” itu dihubung-hubungkan dengan Freeport.

Munarman, Do’ak & Partner adalah kantor pengacara yang beralamat Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jl. KH. Mas Mansyur No. 47C & D, Jakarta Pusat. Dalam daftar data personal yang tercantum di situs kantor pengacara itu, nama Munarman bersama Nazori Do’ak Ahmad tercantum sebagai Senior Partner.

Tercantum pula tujuh nama perusahaan yang pernah menjadi klien mereka, antara lain PT Indocopper Investama Tbk. Tapi mengamati situs kantor pengacara itu, tampaknya sudah lama tidak aktif karena pemutakahirannya dilakukan pada tahun 2015, begitu juga dengan nomor teleponnya.

Adapun Indocoper adalah perusahaan publik. Perusahaan ini didirikan oleh Bob Hasan dan semula mengantongi kepemilikan saham Freeport sebesar 9,36 persen atau sama dengan kepemilikan saham pemerintah di Freeport. Seluruh saham Indocopper (100%) lantas dibeli oleh Freeport pada tahun 2003, tapi oleh Freeport, saham Indocopper ditawarkan kembali kepada perusahaan tambang nasional untuk dibeli melalui skema divestasi.

Di penghujung tahun 2009, Pemerintah Provinsi Papua menggandeng PT Aneka Tambang Tbk. berniat untuk membeli 9,36% saham divestasi tersebut. Tapi rencana pembelian oleh Pemprov Papua dan Antam tidak pernah terjadi, hingga empat tahun silam, Menteri Perindustrian, MS. Hidayat mengumumkan, Freeport akan melakukan divestasi saham hingga 15 persen.

Sekitar 10 persen dari saham yang akan didivestasikan, ditawarkan kepada pemerintah, dan sisanya akan dijual secara terbuka. Tapi rencana itu tampaknya juga tidak terlaksana, dan kepemilikan saham pemerintah di Freeport sampai sekarang tetap sekitar 10 persen.

Bapepam pernah bersengketa dengan Indocopper di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kasusnya sampai pada tahap peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Dalam putusan bernomor 57 PK/TUN/2008, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan PK Bapepam meskipun perincian putusannya tidak terungkap.

Apakah Munarman lewat kantor pengacara Munarman, Do’ak & Partner menjadi pengacara Indocopper dalam sengketa melawan Bapepam itu?

Munarman, di susunan pengurus FPI tercantum sebagai wakil sekretaris umum bidang dakwah, belum menjawab pertanyaan: kapan kantor pengacaranya menjadi kuasa hukum Indocopper dan untuk kasus apa. Begitu juga dengan Indocopper.

http://rimanews.com/nasional/peristi...acara-Freeport