VIVA.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tengku Zulkarnain mengatakan, bahwa dalam aksi Forum Umat Islam (FUI) di gedung DPR/MPR RI atau 'Aksi 212' Jilid II, Selasa 21 Februari 2017 akan diikuti sekitar 15 organisasi massa Islam di seluruh Indonesia.

Aksi damai ini juga kemungkinan akan dihadiri sekitar 100 ribu orang. Aksi ini akan diawali dengan berdzikir dan membaca Alquran.

"Besok kita akan kerahkan massa. Insya allah besok dari pagi mulai jam 08.00 WIB sampai tuntutannya selesai," kata Zulkarnain di DPR RI, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.

Zulkarnain pun mengancam, jika tuntutan massa tidak dikabulkan, maka mereka akan menginap di komplek Parlemen DPR/MPR RI.
"Kalau tuntutannya tidak (dikabulkan), dua hari tidak, tiga hari tidak, kita sampai menginap di sini," ucarnya mengancam.

Aksi ini akan dipimpin oleh FUI dengan agenda di antaranya mendesak lembaga perwakilan rakyat agar terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar dipenjara, setop penangkapan mahasiswa dan kriminalisasi ulama.

Jakarta - Rais Aam PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta namanya tak dicatut dalam aksi 212 Jilid II esok hari. Dia menyebut aksi itu bersifat politis.

"Saya berulangkali menyampaikan hal ini, bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri ikut demo 212. Karena demo itu sangat politis," tandas Kiai Ma'ruf dalam pertemuan tokoh NU se-Madura, di Sampang, Madura, Jawa Timur belum lama ini, sebagaimana keterangan yang diterima detikcom, Senin (20/2/2017).

Dia juga melarang umat Islam untuk ikut aksi itu. Cicit Syekh Nawawi Al Bantani itu mengaku telah menyampaikan larangan ini juga didepan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Itu juga sudah saya sampaikan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tanara (Banten) beberapa waktu lalu. Saya akan melarang, umat Islam ikut demo yang bernuansa politik," tuturnya.

Aksi-aksi serupa juga sudah dilakukan sebelumnya. Ma'ruf mengakui ada peranan fatwa MUI dalam hal ini. Dia menyatakan fatwa tetap mengikat umat Islam secara syariah meski fatwa bukanlah hukum positif.

Namun fatwa MUI soal kasus Ahok yang diduga melakukan penodaan agama tak ada hubungannya dengan Pilgub DKI Jakarta 2017. Soal Pilgub DKI, Ma'ruf tak ikut campur.

"Ahok menang atau kalah saya tidak tahu. Itu masih di Lauhul Mahfudz. Kalau kalah ya nggak ada masalah, andaikata dia menang ya nggak ada masalah juga," ujar Ma'ruf.

"Menurut saya kita ini warga negara yang baik. Artinya kita siap menang dan juga siap kalah. Menang kita terima, kalah kita terima," sambungnya.

Ma'ruf juga meminta semua umat Islam bisa menerima apapun hasil dari Pilgub DKI nanti. "Jadi kalau pun nanti Ahok menang dan kita tidak menemukan adanya kecurangan, ya kita terima dengan kesedihan. Kita terpaksa harus menerima itu. Sebab bicara konstitusi memang begitu. Di negara demokrasi itu memang begitu," imbaunya.