Jakarta - Pemerintah berencana mengarahkan perolehan dana dari program pengampunan pajak alias tax amnesty ke pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera. Dengan demikian, dana tax amnesty tidak hanya mengendap di perbankan, tapi bisa mengalir ke sektor produktif.

"Proyek jalan tol Trans Sumatera menjadi salah satu program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dan dalam jumlah besar. Pertemuan dengan Gateway menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur," kata Direktur Jenderal Pengelolan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2017).

Ia pun menyampaikan, Kementerian Keuangan bersama PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek tol Trans Sumatera, menggelar pertemuan hari ini mengenai rencana tersebut.

Agar dana repatriasi bisa masuk ke proyek tersebut, Hutama Karya bisa melakukan aksi korporasi berupa penerbitan surat utang obligasi.

"Penerbitan obligasi korporasi PT Hutama Karya diharapkan dapat menjadi bridging financing untuk memenuhi pendanaan dari sisi ekuitas sebesar Rp 52,6 triliun dari total kebutuhan pendanaan pembangunan delapan ruas tol sebesar Rp 82 triliun," jelas dia.

Menurut data Kementerian Keuangan, penerbitan pertama obligasi korporasi oleh Hutama Karya telah dilakukan pada tahun 2016 senilai Rp 1 triliun. Untuk tahun 2017, perusahaan Hutama Karya akan kembali menerbitkan obligasi senilai Rp 5,5 triliun yang direncanakan pada April 2017.

Sayang, ia tak menjelaskan berapa besar dana tax amnesty yang akan mengalir ke mega proyek di Pulau Sumatera Ini.