Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di RT 001 RW 02 Kelurahan Bukitduri, Tebet Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Tinggi permukaan air sungai Ciliwung meningkat sejalan dengan limpasan air hujan dari Bogor, Jawa Barat, dalam sepekan terakhir.

Akibatnya, banjir "kiriman" tak terhindarkan terjadi di sejumlah daerah yang berada di pinggir Ciliwung, seperti Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Namun, banjir yang terjadi di dua daerah ini terjadi karena dua hal yang berbeda. KOMPAS.com menyebut banjir di Kampung Pulo bisa terjadi karena air Ciliwung masuk melalui saluran air yang terhubung dengan rumah warga.

Debit air Ciliwung yang naik menjadi lebih tinggi dibanding pemukiman warga yang posisinya lebih rendah di sebelahnya. "Rumah saya kan depannya saluran air ke Ciliwung. Jadi lebih cepat naiknya. Tapi enggak sampai masuk ke rumah kok, di depan aja," ujar Tia (48), salah satu warga RT13 RW03 Kampung Pulo Tengah.

Sementara, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut banjir yang terjadi di Bukit Duri diakibatkan oleh bocornya dinding turap atau sheet pile di bantaran Kali Ciliwung, Bidaracina, Jakarta Timur.

"Beton itu bocor, sehingga menyebabkan aliran air yang besar meresap ke dalam tanah dan menimbulkan genangan setinggi 50 sampai 150 sentimeter," sebut Teguh Hendrawan, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, dalam WartaKota.

Teguh pun mengklaim bahwa genangan dapat surut dalam waktu dua jam saja, meski proyek normalisasi belum mencakup wilayah Bukit Duri. Proyek normalisasi baru terjadi di sebagian bantaran Ciliwung dekat Bukit Duri yang tepat berseberangan dengan Kampung Pulo. Tanggul sudah mulai berdiri, namun belum sepenuhnya selesai.

Banjir di daerah-daerah bantaran Ciliwung sebenarnya bukanlah kejadian baru, setidaknya sebelum proyek normalisasi mulai dilakukan pada dua tahun lalu. Bahkan pada saat belum dinormalisasi, bila terjadi hujan deras selama lebih dari enam jam saja, daerah-daerah tersebut sudah tergenang.

Sekitar dua tahun lalu, pemerintah membongkar ratusan rumah hampir sepanjang dua kilometer di bantaran Ciliwung, mulai dari Jalan Abdulah Syafei di Kampung Melayu hingga Jembatan Tongtek di Bukit Duri.

Proyek normalisasi ini adalah bagian dari program pemerintah pusat dan provinsi mulai dari kawasan TB Simatupang hingga Manggarai, dengan tujuan mencegah banjir menimpa permukiman warga di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan banjir yang masih terjadi di sekitar Ciliwung adalah akibat dari belum rampungnya proyek normalisasi. Sejauh ini, proyek normalisasi ini disebutnya baru berjalan 40 persen.

Meski baru 40 persen, sambung Ahok, titik-titik banjir di Jakarta sudah berkurang drastis, dari 2.200 di awal 201 menjadi 80 titik pada bulan ini. Oleh karenanya, Ahok menekankan bahwa proses normalisasi sungai harus tetap dilakukan.

Namun memang, proyek ini tidak bisa cepat dilakukan tanpa menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai tempat relokasi warga pinggiran sungai.

"Bayangkan, kami memindahkan warga ke rusunawa saja masih dikritik. Memindahkan warga bantaran sungai ke rusunawa itu saja butuh tiga tahun untuk melatih mereka," ungkap Ahok dalam Detikcom, Senin (20/2/2017).

Persoalan relokasi juga terkadang terbentur masalah seperti klaim ahli waris dan juga gugatan dari warga yang menduduki lahan yang disebut bermasalah itu. Pemprov DKI pun tengah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menentukan status lahan di sepanjang aliran Ciliwung.

Ahok pun mengimbau kepada warga yang memiliki lahan namun belum memiliki sertifikat untuk segera mengurusnya. Agar, pemerintah provinsi dapat membayar lahan warga yang terkena relokasi sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)-nya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kitar-ciliwung

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Alasan dan hasil pemungutan suara ulang Pilkada DKI 2017

- Mengapa DPR/MPR jadi lokasi aksi 212?

- Mungkinkah Rano-Embay menggugat