TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Rumadi Ahmad, menegaskan PBNU tidak akan ikut dalam aksi 21 Februari 2017 atau aksi 212 yang rencananya digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal ini, kata Rumadi, sejalan dengan sikap NU selama ini yang menolak turun aksi yang bermuatan politis.

"Kalau NU sendiri pasti tak akan ikut aksi itu. Aksi 212 yang dulu NU tak mau terlibat, apalagi isu yang sudah jelas-jelas sangat politis. NU sudah mengambil sikap tak mau terilbat dan dilibatkan dalam aksi besok itu," kata Rumadi saat dihubungi, Senin, 20 Februari 2017.

Rumadi mengatakan unsur politis dari aksi ini sangat terasa sejak dari tuntutan yang akan diserukan. Aksi ini di antarnya menyerukan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dicopot dari jabatannya. Mereka pun meminta Ahok, sapaan Basuki, dipenjara karena telah menistakan agama.

Sejauh yang diketahui oleh Rumadi, tak ada ajakan aksi yang diterima oleh NU. Hal ini, kata dia, menegaskan sikap NU yang sejak awal menolak ikut aksi yang mengatasnamakan umat islam itu. "Mereka tahu walaupun diajak, NU tak akan mau," kata dia.

Sejumlah organisasi yang menginisiasi aksi 2 Desember 2016 juga dipastikan tidak akan ikut aksi besok. Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan tak terlibat dalam aksi tersebut. Rumadi menilai aksi besok, merupakan hasil inisiasi dari sejumlah organisasi pecahan aksi 2 Desember lalu.

Ia pun menghimbau warga NU juga tidak turut serta dalam aksi ini. Seluruh warga NU diharapkan tetap beraktivitas secara normal. "Tak usah terprovokasi dengan aksi yang akan dilakukan besok. Anggap saja ini orang-orang yang sedang genit cari perhatian pada publik," kata dia

Untuk aksi 21 Februari itu, diinisiasi oleh Forum Umat Islam (FUI). Rencananya puluhan ribu massa dari berbagai daerah akan datang menggruduk DPR. Mereka menuntut Ahok dicopot dari jabatannya, dan dipenjarakan karena diniali telah menista agama.

Mereka juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, juga menghentikan penangkapan terhadap mahasiswa. Jika tuntutan tak diakomodir, mereka siap menduduki Gedung Parlemen. Mereka juga merencanakan aksi lempar jumroh, atau melempar kerikil di DPR.