Jakarta - Pembangunan infrastruktur di tanah air saat ini terbilang sangat mendesak untuk mendorong percepatan pemerataan ekonomi secara nasional. Sayangnya, proyek-proyek yang direncanakan tidak akan bisa terlaksana bila hanya mengandalkan pendanaan pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang akan diarahkan untuk dikerjakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam proyek strategis nasional, nanti ada bagian yang lewat PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah), yang enggak perlu campur tangan dari anggaran pemerintah," kata Bambang usai acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Proyek-proyek tersebut, kata Bambang terdiri dari berbagai sektor infrastruktur dari mulai jalan tol hingga pembangunan pembangkit listrik yang total nilainya mencapai Rp 570 triliun.

"Sejauh ini yang ada dalam pipeline, untuk jalan tol perkirannya senilai investasinya Rp 300 triliun," sebutnya

Kemudian untuk pelabuhan, terutama 7 hub utama. Kira-kira sekitar Rp 70 triliun. Ada juga, proyek pembangunan kilang minyak, sekitar Rp 200 triliun.

"Jadi sekarang ini yang ada dalam pipeline sekitar Rp 570 triliun. Ini yang akan kita dorong tanpa harus menggunakan APBN," sambung dia.

Nilai tersebut, kata Bambang bisa saja bertambah karena angka tersebut disusun dari perhitungan awal proyek yang tendernya akan dimulai tahun ini.

"Tahun ini baru mulai, kepada proses penyiapan tendernya, kemudian proses penyiapan menjadi proyek PINA. Tapi sebagian besar selesainya kan sekitar 4 tahun lagi. Tapi yang terpenting dalam pipeline ada sekitar Rp 570 triliun yang bisa diinvestasikan oleh siapapun. BUMN maupun investor swasta," tandas dia.