Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) tahun ini berencana membentuk direktorat syariah. Direktorat itu nantinya khusus menangani pengajuan pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah. Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan, pembiayaan dengan pola syariah akan mampu menekan tingkat kredit macet (non performing loan/NPL). Tahun 2016 NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen.

"Syariah itu lebih bisa meminimalisir resiko, karena sistemnya bagi hasil, jika dibandingkan dengan pola konvensional simpan-pinjam," ungkap Kemas di kantornya, Jakarta, Selasa (14/2). Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen. Sedangkan tahun 2017 realisasi pinjaman syariah ditargetkan mencapi Rp 600 miliar dari total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional.

"Kita punya hampir 30 persen dari Rp 1,5 triliun itu kita peruntukan dengan apa syariah. Sekarang larinya ke syariah sekitar Rp 600 miliar Pertanyaannya kenapa kok syariah, karena memang tren yang sedang berkembang di masyarakat itu," kata Kemas. Sebaran pinjaman syariah akan lebih banyak di pulau Jawa, karena merupakan basis muslim terbesar. LPDB akan menggandeng Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk menyalurkan pinjaman di daerah tersebut.

"Jateng basis BMT tinggi, Jatim, kemudian Jawa Barat, khususnya di Jawa. Nah kenapa mereka ini berkembang. Jadi kepercayaan mereka terhadap bunga lain sebagainya ini lebih pendekatan kepada religius," katanya. Sejalan dengan rencana pembentukan direktorat syariah, Kemas mengatakan pihaknya sudah mempresentasikan ke Menpan RB. Diharapkan akhir bulan ini Menpan RB sudah mengeluarkan keputusan sehingga operasionalnya segera dilakukan.

Dia menjelaskan, pembentukan direktorat syariah ini sesuai saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit keuangan pemerintah itu menyarankan agar penyaluran dana dengan pola syariah dan konvensional dipisahkan. "Menpan mengatakan ini tidak ada hal-hal yang mengganggu sehingga akhir bulan ini mereka sudah membuat surat balasan kepada Menkop untuk segera direktorat syariah itu dibentuk, kemudian diposisikan SDM-nya sehingga direktorat syariah ini bisa kita pisahkan dengan konvensional," tukas dia.

Sejak 2008 hingga 31 Desember 2016 LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada KUKM sebesar Rp 8,08 triliun. Dana disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia. Sedangkan pada 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp 1 triliun. LPDB ini mampu membukukan pendapatan Rp 205,43 miliar atau 130,02 persen pada 2016. Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebanyak Rp 142,29 miliar atau 112,43 persen dari target rencana bisnis dan anggaran (RBA) sebesar Rp 126,54 miliar. Selain itu, dari pendapatan jasa lainnya sebanyak Rp 63,13 miliar atau 444,88 persen dari target RBA Rp 14,08 miliar.

PONTIANAK - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Asep Ruswandi mendorong pelaku industri keuangan khususnya industri keuangan syariah di Kalbar untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan di Kalbar.

"Kita berupaya agar industri keuangan semakin lebih baik, salah satunya pasar modal melalui bank syariah," ujarnya di Pontianak, Kamis.

Menurutnya saat ini beragam program telah diwacanakan oleh OJK Kalbar, hal tersebut di rancang tidak lain, sebagai upaya meningkatkan industri jasa keuangan.

Berita Rekomendasi
'Yuk Nabung Saham' Tingkatkan Transaksi Investor Syariah
Ekonomi Syariah Harus Berperan Utama
"Untuk menstimulan pertumbuhan bank syariah itu sendiri, kita akan terus mendorong, namun dengan unit pengelolaannya manajer investasi konvensional dan khusus mengelola produk-produk reksa dana syariah," katanya.

Tak hanya itu, kata Asep, selain pengembangan industri jasa keuangan melalui pasar modal syariah, di tahun ini juga pihaknya turut mendorong Jakarta International Islamic Financial Center (JI-IFC).

"Yang merupakan pusat bisnis dan investasi syariah dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan harapan hal tersebut dapat menjadi langkah awal agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah dunia," ucapnya Asep mengatakan berkaca dari tahun sebelumnya, melihat kinerja industri jasa Keuangan syariah sangatlah sulit jika dilihat dari segi pengembangannya, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya struktural.

"Agar mampu meningkatkan daya saing industri keuangan syariah secara nasional, dan kita berharap ada perbaikan di tahun 2017 ini," kata dia.
(rzy)