TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Fatwa Mahkamah Agung (MA) tidak mempengaruhi sikap anggota DPR menggunakan hak angket Ahok Gate.

Apalagi, Ketua MA telah menyatakan polemik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta diselesaikan pemerintah.

Menurut Fahri, pemerintah sebaiknya tidak meminta pendapat MA, karena akan mengganggu independensi pengadilan. Sebab, Ahok saat ini sedang menjalani persidangan kasus penistaan agama.

"Kalau MA memutuskan sesuatu, bisa hakim dibawah terganggu, saya berharap MA tidak keluarkan fatwa sampai ini selesai," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Fahri menilai pemerintah tak perlu kebingungan untuk memutuskan menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI. Pasalnya, Kemendagri telah memiliki biro hukum untuk mengkaji persoalan tersebut.

"Kan kemendagri memiliki biro hukum, doktor, ahli terima gaji, masa ginian enggak bisa diselesaikan, malu-maluin. Kalau bisa MA jangan keluarkan fatwa. Kan ada sidang yang sedang berjalan," ujar Fahri.

Ia mengingatkan landasan penonaktifan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah tepat, karena telah terjadi pelanggaran hukum.

"Kecuali pelanggaran belum terjadi dan Mendagri menarik keputusan itu, mungkin sikap dewan bisa melemah," kata Fahri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan fatwa terkait polemik jabatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.

Namun, Tjahjo menyebut Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali telah mengeluarkan pernyataan lisan bahwa hal itu sebaiknya diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

"Fatwa MA kami tidak bisa memaksakan MA mau buat fatwa atau tidak. Statement beliau kan sudah ada, menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...a-polemik-ahok

---

Baca Juga :

- Soal Keputusan Atas Status Ahok, Mendagri: Saya Yakin Betul

- Fahri Hamzah: Banyak Kepala Daerah Status Terdakwa Langsung Diberhentikan, Kenapa Ahok Tidak?

- Soal Status Ahok, Mendagri Tak Akan Ubah Keputusannya