Terjadinya perdebatan panjang terkait reklamasi, bahkan cenderung dipolitisasi untuk kepentingan tertentu sangat disesalkan. Fokus reklamasi sebaiknya diarahkan pada solusi untuk menyelesaikan perdebatan, bukan malah terjebak dalam pembangunan opini liar yang semakin jauh keluar dari subtansi permasalahan itu sendiri.

”Isu reklamasi jangan dibiarkan liar seperti ini. Sebaiknya berikan solusi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, yang diharapkan dapat membawa efek ekonomi pada masyarakat sekitar. Kan semua sudah jelas lewat keterlibatan pemerintah pusat dalam mencari sulusi atas pembangunan ini. Artinya reklamasi dibutuhkan karena ia juga menjadi program pemerintah pusat” kata Bestari Barus, selaku anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, kemarin (13/2) kepada Indopos.co.id.

Dia meyakini, reklamasi teluk Jakarta akan menuai banyak manfaat terutama dalam aspek ekonomi, jika dilihat dari aktivitas kegiatan yang dialakukan di pulau hasil reklamasi itu nantinya. Ia menyebutkan keberhasilan negara lain yang terbukti sukses dengan pembangunan reklamasi dan terbukti berhasil meningkatkan potensi ekonomi negara tersebut. 

”Coba lihat Dubai. Setelah membangun Palm Island, mereka juga membangun World Island yang lebih besar dari Palm Island. Dengan begitu Dubai sukses mengundang turis mancanegara dan memperoleh visa dari kegiatan wisata dengan ikon baru dari hasil reklamasi yang mereka lakukan,” terangnya.

Tidak hanya Dubai, menurutnya, Korea Selatan juga beberapa kali melakukan kegiatan reklamasi untuk memperoleh daratan baru. Dari 38.000 hektar luas wilayah reklamasi yang dimiliki diperuntukan untuk membangun Bandara Internasional Incheon, resort, dan kawasan industri.

Begitu juga dengan Jepang, negeri matahari terbit itu memanfaatkan kawasan reklamasi sebagai ruang untuk melakukan perluasan pelabuhan laut dan perluasan Bandara Internasional Kansai. Tiongkok juga mereklamasi di Cao Fe Dian, yang diprioritaskan di pantai timur Tian Jin dan diperuntukkan sebagai pengganti lokasi Kawasan Industri Beijing. 

”Selain Dubai kita dapat melihat pembangunan reklamasi yang sukses di Korea Selatan dan dimanfaatkan untuk Resort, Bandara, dan Kawasan Industri. Begitu juga dengan Jepang untuk perluasan laut dan Bandara. Tiongkok juga sukses melakukan reklamasi untuk lokasi kawasan industri,” paparnya.

Ia mengaku heran, reklamasi di Indonesia seolah dianggap momok yang menakutkan dengan dalih kerusakan lingkungan, mematikan mata pencarian nelayan, dan berbagai tuduhan miring lainnya yang dialamatkan pada pengembang maupun Pemprov DKI. 

”Sepertinya reklamasi di teluk Jakarta sengaja digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik guna menjatuhkan lawan. Padahal lingkungan setempat akan menjadi jauh lebih baik jika pulau-pulau tersebut nantinya sudah jadi,” sebutnya.

Dia menambahkan, saat ini laut mengalami pencemaran tinggi. ”Lihat kewajiban yang telah ditunaikan pengembang seperti pembangunan rusun, normalisasi waduk, dan berabagai sarana umum lainnya sebagai bentuk kompensasi yang telah diberikan pada masyarakat Jakarta,” katanya.

Terkait komitmen pengembang, iajuga menyambut positif pernyataan Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Noer Indradjaja pada kegiatan sosialisasi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pulau G di kelurahan Pluit Jakarta Utara, yang memastikan bahwa masyarakat sekitar akan menjadi prioritas utama dalam rekruitmen tenaga kerja di pulau yang mereka kembangkan. 

”Saya baca di media, pada sosialisasi Amdal yang dihadiri unsur masyarakat nelayan, pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI, dan unsur pemerintah daerah, apa yang disampaikan pengembang bentuk komitmen yang tinggi untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan tersebut sebagai tenaga kerja. Dan warga sekitar menerima dengan baik hasil keputusan dalam sosialisasi tersebut,” jelasnya.

Ia menghimbau, sebaiknya pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan keputusan resmi agar pembangunan dapat segera dijalankan. Jika dibiarkan dapat menimbulkan spekulasi beragam dari berbagai pihak dan itu akan menjadi pelajaran buruk bagi kepastian investasi di tanah air.

”Saat itu pernah dikeluarkan moratorium yang dilakukan pemerintah pusat. Meskipun Menko Maritim sudah pernah menyampaikan tidak ada masalah dengan proyek ini, namun jauh lebih baik pemerintah pusat mengeluarkan keputusan resmi agar semuanya menjadi jelas dan pasti,” katanya. (wok)

Sebelumnya, sudah banyak pihak yang menyayangkan politisasi reklamasi. Termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Saya tak ingin statement kami dipolitisasi. Saya tahu banyak yang menunggu saya bicara reklamasi hanya untuk dipolitisasi," kata Susi Pudjiastuti saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika itu sebagaimana diwartakan oleh Liputan6.com.

Menurut wanita asal Pangandaran itu, isu reklamasi bisa dihubungkan pada proses Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang kebetulan juga dilaksanakan di DKI Jakarta. Tak ingin isu reklamasi dianggap menjegal salah satu calon, Susi meminta persoalan reklamasi dilepaskan dari isu-isu politik.

Kini, detik-detik pesta demokrasi di DKI akan tiba. 15 Februari menjadi momentum untuk titik balik, melihat kembali reklamasi secara jernih dan tidak mencampuradukkan agenda pembangunan tersebut dengan politik.

Pengamat politik menilai politisasi isu reklamasi karena Pilkada DKI Jakarta Februari 2017 berpotensi merugikan masyarakat Jakarta. Selama ini pengembangan kawasan baru melalui reklamasi menjadi salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di Ibukota.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan isu reklamasi kini sudah menjadi komoditas politik. Isu ini dinilai cukup seksi untuk dipolitisasi oleh para penantang calon Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ini akan dimainkan lawan politik Ahok. Saat isu ini dipolitisasi, tidak bisa dilarang juga,” kata Pangi kepada Beritasatu.com.

Walaupun dikatakan, penolakan terhadap reklamasi merupakan hal yang lumrah. Namun, itu akan menjadi persoalan manakala melibatkan masyarakat kecil. Pangi mencontohkan penolakan para nelayan yang tidak dapat dipastikan sebagai murni aspirasi mereka.

Haji Junaidi, Penasihat sekaligus Sesepuh Pemuda Kampung Luar Batang, Penjaringan menyatakan bahwa reklamasi tidak membawa masalah. Bahkan, proses ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi.
"Tidak masalah sama sekali," kata pria yang akrab disapa Bang Juned saat dihubungi Wartakota.com di Jakarta

Senada, Sesepuh sekaligus tokoh masyarakat di Muara Angke, Arpani Said (69), juga mengaku heran dengan adanya warga yang menolak reklamasi pulau. "Sekarang warga sini dan sesepuh-sesepuh disini sudah bulat mendukung reklamasi. Sebab memang tak ada ruginya," kata Arpani ketika ditemui Wartakotalive.com di rumahnya di kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (9/2/2016).

Menurut Arpani, ribut-ribut penolakan yang dulu terjadi kebanyakan dibuat-buat oleh Nelayan luar dan sejumlah LSM. Ia mengakui, selama ini masyarakat mendapatkan pengaruh dari pihak luar yang tidak berkepentingan. Akibatnya, masyarakat nelayan di wilayah Jakarta Utara sempat terpecah belah.


Pilgub DKI, cepatlah berlalu agar agenda pembangunan ini tidak dipolitisasi.