Polemik soal reklamasi pantai utara Jakarta kembali merebak. Pemicunya adalah pernyataan mantan aktivis Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Emmy Hafild, yang membuat pernyataan terbuka mendukung reklamasi. Diberitakan oleh Bareksa.com, di akun Facebooknya, wanita yang memegang gelar Master Ilmu Lingkungan dari Universitas Wisconsin, Madison, Amerika ini menjelaskan lima poin utama yang menjadi alasan Emmy tidak menentang reklamasi ini :

1. Teluk Jakarta adalah suatu ekosistem yang sudah rusak, sudah dalam tahap tidak dapat dikembalikan. Untuk memperbaikinya ke keadaan semula memerlukan biaya yang sangat besar dan hampir mustahil.

2. Sebab-sebab kerusakan :
Pertama, endapan yang dibawa 13 sungai yang bermuara di sana, dalam jumlah berton-ton per hari selama puluhan tahun telah menutupi dasar laut Teluk Jakarta, sehingga penuh  lumpur puluhan meter tingginya.

Kedua,pencemaran yang terjadi selama puluhan tahun oleh industri di sepanjang 13 sungai itu telah menyebabkan terjadinya pencemaran logam berat di berbagai titik sepanjang pantura Jakarta (Menurut BLH DKI).

Ketiga, penurunan muka tanah yang terjadi setiap tahun rata-rata 7,5 cm per tahun, di beberapa titik sampai 17 cm per tahun, akibat penyedotan air tanah berlebihan, telah menyebabkan daratan Pantura berada di bawa muka air. Banjir rob terjadi setiap bulan purnama, tanggul pun tidak akan mampu mencegah rob karena tanggulnya juga ikut turun.

Keempat, reklamasi yang telah dilakukan di beberapa bagian Pantura seperti di PIK, Pantai Mutiara dsb, terhadap rawa-rawa yang seharusnya penyerap air banjir, itu telah merusak kemampuan ekosistem setempat untuk menyerap air.

3. Pantura Jakarta sudah tidak layak huni. Pilihan bagi Pantura adalah: ditinggalkan (abandoned) atau dilakukan adaptasi dengan membuat ekosistem baru.

4. Mengevakuasi Pantura berarti mengevakuasi ratusan ribu orang yang tinggal di sepanjang pantai Pantura. Ini hampir mustahil dan memerlukan biaya yang sangat besar.

5. Pilihan terakhir adalah adaptasi dengan membuat ekosistem baru sehingga layak dihuni. Hampir tidak ada habitat asli atau ekosistem yang dapat diselamatkan di Pantura Jakarta.

Lebih lanjut, Emmy juga menjelaskan bahwa reklamasi adalah bagian dari solusi yang menyatu dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pengembangan ini dibuat di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditandatangani oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan yang diteruskan dengan tindakan yang lebih menyeluruh oleh gubernur Jakarta.

Dia juga menyebutkan semua kota besar di pinggir laut melakukan reklamasi, seperti Hongkong, Osaka, Singapura, Dubai, dan Miami dll. Selain itu, kawasan pantai (water front area) menjadi kawasan wisata atau komersil yang dapat dinikmati oleh warga maupun turis dan menjadi pusat ekonomi baru yang menghidupi kota dan warganya.

Menurut dia, kalau rencana NCICD dapat terlaksana, maka Pantura Jakarta akan menjadi kawasan Metropolitan yang indah, bersih, dengan kawasan dan kehidupan nelayan yang moderen dan sejahtera, jauh dari kekumuhan.

Emmy ingin menambahkan dari rencana ini adalah pembuatan sabuk hijau Teluk Jakarta dengan membuat ekosistem bakau yang baru di sekeliling tanggul, waduk buatan maupun di pulau-pulau buatan dan kampung nelayan, untuk menjadi penahan gelombang ataupun untuk menjadi tempat hidup biota-biota laut yang berguna bagi nelayan. 

Selain itu, proses rembug warga Pemda DKI perlu diperbaiki untuk meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap rencana ini. Beberapa rencana masih dapat disesuaikan dengan keinginan warga yang tulus, kata Emmy.

"Menghentikan reklamasi berarti menumpuk persoalan yang akan menjadi bom waktu yang akan menyengsarakan ratusan ribu rakyat Jakarta yang hidup di sana," tutupnya.

Sementara itu, para sesepuh dan tokoh masyarakat di kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendukung dilanjutkannya reklamasi pulau G di teluk Jakarta. Mereka tak merasa ada pengaruh atau kerusakan akibat reklamasi pulau G tersebut.

Sesepuh sekaligus tokoh masyarakat di Muara Angke, Arpani Said (69), mengaku heran dengan adanya warga yang menolak reklamasi pulau.
"Sekarang warga sini dan sesepuh-sesepuh disini sudah bulat mendukung reklamasi. Sebab memang tak ada ruginya," kata Arpani ketika ditemui Wartakotalive.com di rumahnya di kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (9/2/2016).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Skeretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan bahwa pemerintah mengintruksikan agar reklamasi 17 pulau yang dikerjakan oleh swasta, BUMN dan BUMD agar diintegrasikan dengan Proyek Garuda NCICD. Atas intruksi tersebut, reklamasi yang telah berjalan lantas dihentikan sementara dan ditinjau kembali dari aspek desain pulau.

Proyek reklamasi ini masih dikaji oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kajian lain, juga menyangkut desain ulang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal terkait adanya proyek tanggul laut raksasa yang terintegrasi dengan proyek reklamasi. 

Sementara itu, kepada Kompas.com, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APLN) Tbk Cosmas Batubara menegaskan, pihaknya tak bermasalah bila Pulau G didesain ulang. "Kalau pemerintah maunya pulau bentuk wajik, kami setuju. Bentuk bulat, setuju. Bentuk persegi, setuju," kata.

Cosmas menambahkan, pihaknya akan menuruti perintah apa pun dari pemerintah terkait Pulau G. Hingga saat ini, pembangunan Pulau G disebut mengikuti standar dari pemerintah. Cosmas mencontohkan, salah satunya pembangunan Pulau G memperhatikan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang.